Berita

Valls dan Macron/Reuters

Global

Eks Perdana Menteri Perancis Gabung Ke Kubu Emmanuel Macron

SELASA, 09 MEI 2017 | 18:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bekas Perdana Menteri sosialis Manuel Valls memutuskan bahwa dirinya hendak bergabung dengan gerakan partai presiden terpilih Emmanuel Macron dalam pemilu legislatif Juni mendatang.

Keputusan ini disampaikan kepada publik (Selasa, 9/5).

Dikabarkan Reuters bahwa langkah Valls akan bisa mendongkrak dukungan bagi Macron di masyarakat Perancis.


Namun demikian, Macron masih harus berhati-hati dalam mengundang terlalu banyak tokoh sosialis terkemuka ke dalam gerakannya karena hal itu akan memberi kepercayaan pada argumen lawan konservatifnya bahwa pemerintahan Macron akan menjadi kelanjutan dari pemerintahan Presiden Francois Hollande yang tidak populer.

Namun demikian, juru bicara partai Benjamin Griveaux mengatakan bahwa Valls tidak mengajukan lamaran ke panitia pemilihan partai dan memiliki waktu 24 jam lagi untuk melakukannya.

"Saya akan menjadi kandidat bagi mayoritas presiden dan saya ingin bergabung dengan gerakannya," kata Valls yang merupakan perdana menteri di pemerintahan Hollande antara tahun 2014 dan 2016 seperti dimuat Reuters (Selasa, 9/5).

"Partai Sosialis ini sudah mati, ada di belakang kita," katanya.

"Hal yang penting saat ini adalah memberikan mayoritas yang luas dan koheren kepada Emmanuel Macron agar dia bisa memerintah," jelasnya.

Pembelotan tersebut menyoroti kekacauan di partai Sosialis, di mana kandidat Benoit Hamon hanya menarik enam persen suara pada putaran pertama pemilihan presiden.

Valls, yang mengumumkan pada bulan Maret bahwa dia akan memilih Macron dalam pemilihan presiden, berada di sebelah kanan partai Sosialis dan memiliki pandangan pro-bisnis serupa dengan Macron, yang akan menduduki jabatan pada hari Minggu berikutnya sebagai pemimpin termuda Prancis sejak Napoleon.

Jean-Paul Delevoye, kepala komite untuk memilih kandidat parlemen untuk partai Macron, mengatakan calon calon harus menghormati peraturan partai tersebut dan kemudian komite tersebut akan meninjau permohonan tersebut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya