Reklamasi Teluk Jakarta/Net
Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) dengan tegas menyatakan perang terhadap megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Perang ini nantinya akan ditempuh melalui sejumlah bidang, baik hukum, politik, maupun diplomasi.
Begitu tegas Ketua Presidium MRI Yudi Syamsudin Suyuti seperti diberitakan RMOLJakarta, Senin (8/5). Menurutnya ini adalah sebuah metode dan aksi perang yang bermartabat dan beradab.
"Pergerakan ini langsung saya pimpin sebagai komandan pergerakan," kata dia.
MRI bersama elemen pergerakan lainnya, lanjutnya, akan bekerja sama untuk memenangkan cita-cita kedaulatan rakyat banyak dan masyarakat pribumi.
Dia mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta ini menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sejak Indonesia merdeka.
Kata dia, para pemodal, aktor intelektual, dan para pelaku reklamasi melakukan empat kejahatan mendasar, yaitu makar, korupsi, penjajahan, dan perusakan lingkungan dengan misi aneksasi sekaligus membuka pintu penjajahan Tiongkok.
"Kami akan memulai dengan melaporkan persoalan ini ke Komnas HAM pekan depan. Bersamaan dengan laporan ke United Nations (PBB). Dan selanjutnya kita teruskan pelaporan ke institusi-institusi terkait," kata Yudi.
Dia mengakui pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang semata-mata demi kepentingan rakyat banyak dan kedaulatan nasional.
Pihaknya tegas menyatakan adalah sebagai kumpulan rakyat pemilik tanah, air, udara dan negara yang sah sesuai hukum-hukum adat, konstitusi dan hukum-hukum internasional.
"Ada beberapa pihak yang akan kami perangi dalam perang ini. Para Mafia Cina, Jokowi, Ahok beserta alat-alat kekuasaannya yang merupakan agen-agen imperialis besar RRC untuk kepentingan imperialisme," ujarnya.
Dia menegaskan perjuangan melawan reklamasi adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Namun tidak juga terlalu sulit untuk dapat diselesaikan.
Persoalan yang diperjuangkan pun sejalan dengan program politik Anies-Sandi, Gubernur-Wakil Gubernur DKI terpilih. Meskipun masyarakat Jakarta Utara telah mempelopori perlawanan.
"Tentu kami bisa saja bersinergi dengan pemerintah ibukota nantinya setelah gubernur-wakil gubernur baru dilantik," kata Yudi.
Penolakan reklamasi, lanjut Yudi telah lama diperjuangkan rakyat. Ada kaum nelayan, aktivis lingkungan hidup dan kelompok-kelompok masyarakat banyak.
Ia pun berharap rakyat harus mengetahui bahwa proyek reklamasi teluk Jakarta berskala lokal, nasional dan internasional yang berada dalam satu kerangka misi.
"Selain itu bagi kami, perang reklamasi ini adalah pintu besar untuk kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Termasuk mendorong diadakannya Sidang Istimewa dan mengganti Rezim Jokowi secara konstitusional," tukas Yudi.
[ian]
