Berita

lukas enembe/net

Nusantara

Pemprov Papua Siap Pertahankan Opini WTP

SABTU, 06 MEI 2017 | 22:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Selama tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yaitu terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016. Atas capaian itu, Gubernur Papua Lukas Enembe yakin Pemprov Papua akan mempertahankannya di tahun 2017.

Menurutnya, capaian ini merupakan prestasi atas pengelolaan keuangan daerah dan juga keberhasilan program pemprov terhadap kesejahteraan masyarakat. Terlebih, selama ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan berbagai program yang pro rakyat bahkan dianggap sebagai titik nadi kebangkitan Papua.

“Dari akumulasi itu akhirnya menghasilkan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan wajar tanpa pengecualian (WTP), dimana pada tahun 2013 Pemprov Papua mendapat WDP. Tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 menjadi WTP murni. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dalam pengelolaan keuangan provinsi Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (6/5).


Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 2013, IPM Papua mencapai 56,25, kemudian tahun 2014 naik menjadi 56,75 dan tahun 2015 menjadi 57,25 persen.

Sementara presentase penduduk miskin mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2013 yang sebesar 31,52 persen. Tahun 2014 angka itu turun menjadi 27,80 persen, kemudian tahun 2015 menjadi 28,40 persen, dan tahun 2016 mencapai 28,40 persen.

"Untuk laju pertumbuhan ekonomi, Papua mengalami perbaikan yang cukup signitifikan. Tahun 2016 mencapai 9,21 persen dari sebelumnya tahun 2014 sangat rendah yakni 3,65 persen. Kemudian tahun 2015 mengalami perbaikan menjadi 7,47 persen," demikian Lukas.[san]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya