Pemprov Papua Siap Pertahankan Opini WTP

Selama tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yaitu terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016. Atas capaian itu, Gubernur Papua Lukas Enembe yakin Pemprov Papua akan mempertahankannya di tahun 2017.

Menurutnya, capaian ini merupakan prestasi atas pengelolaan keuangan daerah dan juga keberhasilan program pemprov terhadap kesejahteraan masyarakat. Terlebih, selama ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan berbagai program yang pro rakyat bahkan dianggap sebagai titik nadi kebangkitan Papua.

“Dari akumulasi itu akhirnya menghasilkan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan wajar tanpa pengecualian (WTP), dimana pada tahun 2013 Pemprov Papua mendapat WDP. Tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 menjadi WTP murni. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dalam pengelolaan keuangan provinsi Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (6/5).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 2013, IPM Papua mencapai 56,25, kemudian tahun 2014 naik menjadi 56,75 dan tahun 2015 menjadi 57,25 persen.

Sementara presentase penduduk miskin mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2013 yang sebesar 31,52 persen. Tahun 2014 angka itu turun menjadi 27,80 persen, kemudian tahun 2015 menjadi 28,40 persen, dan tahun 2016 mencapai 28,40 persen.

"Untuk laju pertumbuhan ekonomi, Papua mengalami perbaikan yang cukup signitifikan. Tahun 2016 mencapai 9,21 persen dari sebelumnya tahun 2014 sangat rendah yakni 3,65 persen. Kemudian tahun 2015 mengalami perbaikan menjadi 7,47 persen," demikian Lukas.[san]