Berita

Dani Setiawan/Net

Politik

Komisaris BUMN Seharusnya Bukan Jadi Bancakan Penguasa

SABTU, 06 MEI 2017 | 04:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan negara yang mengemban amanat konstitusi untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, untuk menjadi pengelola BUMN itu tidak mudah. Selain membawa misi ideologis negara, pengelolaan BUMN juga harus memerhatikan aspek profesionalitas dan kompetensi pengelolanya, baik direksi maupun komisaris.

Begitu kata analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan menanggapi ratusan komisaris BUMN merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik.


"Jadi bukan 'bancakan', apalagi hanya sekadar bagi-bagi jabatan para pendukung penguasa," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (6/5).

Dijelaskan Dani bahwa direksi dan komisaris BUMN mengemban amanat rakyat untuk bisa menyelenggarakan kegiatan bisnis milik negara agar bisa bermanfaat optimal bagi rakyat. Dengan demikian, kerja komisaris dan direksi BUMN bukan main-main dan tidak mudah.

"Apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini, BUMN dituntut ikut serta dalam agenda pembangunan dan pemerataan ekonomi di tingkat nasional, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi," urainya.

Ombudsman Republik Indonesia berhasil menemukan ratusan komisaris BUMN yang merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi II Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan 144 unit BUMN dan badan sejenisnya, ditemukan bahwa 222 dari 541 komisaris merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik.

Menurut dia praktik ini melanggar pasal 17 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan Komisaris pada BUMN/D. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya