Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang digagas Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) diyakini bisa membentuk sistem perekonomian yang terintegrasi yang pada akhirnya akan mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Untuk itu, masyarakat kampus terutama dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Indonesia didorong untuk membekali diri dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.
Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada AM Putut Prabantoro di hadapan ratusan mahasiswa se-Indonesia yang menghadiri seminar bertema "Mencapai Kemakmuran Bersama Melalui Indonesia Raya Incorporated" di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (Unri), Kamis (4/5).
Seminar nasional ini merupakan acara puncak agenda Economic Operation (ICON) IV dan E-Dov 2017 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unri. Acara dihadiri perwakilan dari 21 mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia Hadir juga sebagai pembicara dalam seminar itu adalah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.
"Akan terjadi ekonomi terintegrasi karena mengemban perwujudan sistem ekonomi seperti yang diamanatkan UUD 1945," kata Putut.
Selain itu, ujarnya, segala sumber daya ekonomi, baik sumberdaya alam dan bukan, akan dikelola dengan transparans, bebas dari KKN, menerapkan prinsip
good corporate governance, fair competition, dan akuntabel.
"Rakyat Indonesia, terutama para mahasiswa, harus paham bahwa kekayaan alam, sumber ekonomi, dan aktivitas perekonomian tidak hanya akan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi juga merupakan alat strategis pemersatu bangsa," ujar Putut.
Dijelaskan Putut bahwa melalui IRI, seluruh sumber ekonomi terutama yang memenuhi kebutuhan rakyat banyak termasuk sembako, pulsa dan listrik akan dikelola bersama melalui perkawinan BUMN dan BUMD (provinsi dan kabupaten) di mana sumber ekonomi itu berada.
Perkawinan itu kemudian akan melibatkan penyertaan modal dari BUMD seluruh Indonesia. Pada akhirnya, seluruh rakyat Indonesia dapat membeli saham dari hasil perkawinan tersebut dan ikut menikmati kekayaan tanah air
Dikatakan, lewat IRI, seluruh bangsa Indonesia akan melindungi, merawat, dan mengamankan seluruh sumber ekonomi yang ada. Tanpa terkeculai sebagai dampak positif adalah, bangsa Indonesia akan mencegah daerah yang ingin memisahkan diri karena adanya kepesertaan ekonomi bersama itu.
"Oleh karena itu, melalui IRI akan banyak tersedia lapangan pekerjaan dan tentu masa depan mahasiswa terjamin. Hanya saja, mahasiswa harus membangun kesadaran dan kepedulian terkait dengan kondisi sosial dan perekonomian bangsa pada saat ini. Sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan, para mahasiswa dituntut untuk tahu dan paham akan kondisi terkini bangsa dan rakyat Indonesia,†tegas Putut.
Putut juga menjelaskan, sistem ekonomi IRI digaungkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. IRI juga merupakan perwujudan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, mahasiswa ekonomi seluruh Indonesia juga didorong untuk membuat survai tentang kepemilikan sahama di BUMD masing-masing daerahnya. Untuk menjelaskan bahwa sumber ekonomi "dikuasai negara", harus dipastikan bahwa mayoritas saham minimal 51 persen dari masing-masing badan usaha, baik milik negara (pemerintah), provinsi, atau kabupaten/kota, harus dikuasai pemerintah masing-masing.
“Ada kepemilikan bersama yang manfaatnya langsung dinikmati daerah (rakyat), terjadi pengawasan bersama, pencegahan Korupsi, kolusi dan nepotisme ataupun mismanagement karena semuanya menjadi saling terikat serta bertanggung jawab atas investasi yang ditanamkan di daerah lain,†ujar penggagas sistem ekonomi IRI ini.
Tak pelak lagi, keterikatan satu sama lain dalam ‘perkawinan’ melalui kepemilikan saham itu akan memperkuat persatuan bangsa berlandaskan usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dan masing-masing daerah akan memiliki wawasan nusantara berbasis pada ekonomi.
Agar IRI bisa diwujudkan, Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu bangsa) itu mengingatkan, harus ada kemauan politik dari pemerintah pusat, daerah, DPR, DPRD dan DPD. Oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), IRI dinilai dapat diimplementasikan dan akan dibawa ke Presiden Joko Widodo. Hal ini mengingat IRI dianggap sesuai dengan arahan pemerintah.
Selain didukung penuh oleh PPAD, IRI digodok para akademisi dari 14 perguruan tinggi terkenal di Indonesia yakni; Prof Mudrajad Kuncoro PhD dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr H Werry Darta Taifur SE MA dari Universitas Andalas, Prof DR B Isyandi MS dari Universitas Riau, Prof DR Ir Darsono MSi dari Universitas Sebelas Maret, Prof DR Djoko Mursinto MEc dari Universitas Airlangga, Prof Dr Tulus Tambunan dari Universitas Trisakti, Prof DR Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya, Malang, Dr Syamsudin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sari Wahyuni MSc PhD dari Universitas Indonesia, DR D Wahyu Ariani MT dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, DR Y Sri Susilo MSi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr Agus Trihatmoko dari Universitas Surakarta, DR. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc dari Universitas Mulawarman, dan Winata Wira SE MEc dari Universitas Maritim Raja Ali Haji.
[ian]
