Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Wacana Jual Aset Bukti Target Infrastruktur Tidak Masuk Akal

SELASA, 02 MEI 2017 | 10:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mewacanakan agar BUMN menjual aset dalam mendukung program pembangunan infrastruktur dinilai tidak solutif dan cenderung impulsif.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pernyataan yang dilontarkan di tengah banyaknya persoalan yang membelit berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah ini, akan merepotkan pihak-pihak terkait jika benar-benar dijadikan agenda.

"Bisa-bisa masalah kita jadi makin tumpang tindih," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (2/5).


Kata Fadli, pernyataan Jokowi bisa diartikan bahwa dana pembangunan infrastruktur dinilai terlampau besar, yakni mencapai Rp 5.500 triliun.  Sementara anggaran yang ada hanya bisa menyediakan Rp 1.500 triliun. Artinya, kapasitas keuangan negara terbatas dan hanya bisa menyediakan dana kurang dari 30 persen yang dibutuhkan.

"Ini sebenarnya menjadi ukuran jika selama ini agenda pembangunan infrastruktur pemerintah memang kurang masuk akal. Sangat memaksa dan tak memperhatikan skala prioritas,” urainya.

Wakil ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan tol. Dalam hal ini pemerintah sejak awal pemerintah menyatakan jika prioritas konsesi pembangunan jalan tol pertama-tama akan diberikan kepada swasta dulu, kemudian BUMN, dan jika tak bisa baru menggunakan dana APBN. Dengan demikian, jalan tol memang dijadikan solusi untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam membangun infrastruktur jalan.

“Tapi sebagaimana bisa kita lihat, banyak konsesi yang semula diberikan kepada swasta akhirnya mangkrak, seperti jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jalan tol Cimanggis-Cibitung, dan tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu). Tak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga pengerjaannya terhambat. Proyek-proyek swasta itu pada akhirnya harus diambil-alih oleh pemerintah,” sambung Fadli

Selama ini, lanjutnya, pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan dan pengusahaan jalan tol saja sudah menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang fair dan transparan.

"Belum lagi ditambah wacana baru (penjualan aset). Apalagi ini, sesudah diambil alih pemerintah, memakan dana APBN, kok begitu selesai akan diberikan kepada swasta lagi urusan pengelolaannya?" tegasnya.

Di tengah situasi itu, sambung Fadli, seharusnya pemerintah merasionalisasi pembangunan infrastruktur, bukan justru menjual aset BUMN.

"Jangan sampai pemerintah selalu mengatakan akselerasi, tapi tak mensinkronkannya dengan kemampuan APBN dan kapasitas BUMN. Ini pola dan gaya manajemen pembangunan yang berbahaya sekali,” pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya