Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat Islam dengan tema 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'.
Kongres diselenggarakan Sabtu-Minggu (22-24/4) di Hotel Sahid, Jakarta yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Kongres Ekonomi Umat ini berangkat dari kenyataan atas kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI M. Azrul Tanjung di Jakarta, Jumat (21/4).
Dia mengatakan Kongres Ekonomi Umat bertujuan agar dapat tercapainya stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia serta memperkuat ekonomi umat Islam.
"Juga merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga," papar Azrul.
Dengan mengambil tajuk 'Arus Baru Ekonomi Indonesia' diharapkan dapat tercipta tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.
Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah kongkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.
"Gagasan penting lainnya dalam kongres ini yaitu memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan Iptek, inovasi, dan kewirausahaan," jelas Azrul.
Misalnya dengan berencana untuk membuat program pendampingan UMKM, pembuatan kurikulum berbasis industri di SMK maupun pesantren, dan sebagainya.
Kongres juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali. Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, affirmative action policy oleh pemerintah, membuat komnas penguatan ekonomi umat, membuat fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.
Penguatan sektor UMKM yang berlandaskan halal akan diberi porsi besar dalam kongres ini. Sebab, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 persen dari total pekerja di Indonesia. Baru 30 persen UMKM yang mampu mengakses pembiayaan, sebagaimana data Bank Indonesia tahun 2015.
Kongres juga akan berupaya menggerakkan ekonomi umat melalui koperasi, UMKM menjadi berbasiskan syariah dan menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Selain itu, juga akan mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi, UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.
"Niatan yang paling penting dalam kongres ini adalah pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bahkan, yang paling utama, akan segera dibentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia," imbuh Azrul.
[zul]
