RMOL Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) menilai perkembangan situasi menjelang hari pencoblosan putaran dua Pilkada DKI Jakarta berpotensi mengarah pada kerusuhan massa.
Karena pekat diwarnai isu SARA, potensi kerusuhan massa tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta tetapi bisa berkembang secara nasional, sehingga mengancam keutuhan bangsa.
Demikian bunyi keterangan pers PPAD yang ditandangani Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, dan diterima redaksi hari ini (Senin, 17/4).
Untuk meredakan situasi, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta demi menjaga keutuhan NKRI, PPAD menyatakan beberapa sikap.
Pertama, mendukung Pilkada DKI putaran dua yang aman, lancar, Luber (Langsung Umum Bebas dan Rahasia), jujur dan adil, serta dijiwai semangat Demokrasi Pancasila.
Dua, sangat menganjurkan dan mendukung soliditas TNI-Polri yang manunggal dengan semua lapisan rakyat Indonesia, sebagai jaminan Pilkada DKI yang aman dan sukses.
Tiga, PPAD siap mengawal semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
PPAD mengajak dan mengimbau semua komponen bangsa untuk menyadari bahwa Pilkada DKI Jakarta akan menjadi barometer bagi kualitas demokrasi, maupun stabilitas politik dan keamanan nasional.
Karena itu, dalam masa tenang ini, PPAD mengimbau semua kelompok yang bersaing untuk menciptakan suasana damai dan aman serta saling menahan diri, tidak saling mencari kesalahan pihak lain dan memprovokasi, tidak menyampaikan ujaran kebencian, baik langsung maupun tidak langsung dalam media sosial atau media lainnya.
PPAD mengajak para pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilih sesuai keyakinan, pilihan serta hati nurani masing-masing, tanpa dipengaruhi iming-iming apapun.
Pada masa penghitungan suara, PPAD mengimbau semua pihak untuk menghormati hasil penghitungan suara oleh KPUD karena pada hakikatnya pemenang Pilkada adalah warga masyarakat DKI Jakarta sendiri dan seluruh rakyat Indonesia, serta Demokrasi Pancasila.
Semua pihak diminta merajut kembali persaudaraan antar individu maupun antar kelompok atau organisasi kemasyarakatan setelah penyelenggaraan Pilkada DKI. Segala bentuk keberatan terhadap hasil Pilkada harus diselesaikan melalui jalur hukum.
PPAD mengajak penyelenggara Pilkada (KPUD, Bawaslu, DKP) serta aparat keamanan TNI maupun Polri, dan aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas mulia dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap konsisten menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas.
Juga mengajak semua komponen bangsa agar sama-sama berupaya mendinginkan situasi, mencegah kemungkinan kerusuhan masal, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara.
[ald]
