Berita

Presiden Komisi Eropa (kanan)/RT

Dunia

Komisi Eropa Tolak Permintaan Austria Mundur Dari Program Relokasi Pengungsi

KAMIS, 06 APRIL 2017 | 17:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menolak permintaan Austria untuk mundur dari program penerimaan pengungsi yang mewajibkan negara Eropa menerima lebih banyak kuota pengungsi,

"Austria secara legal bergabung untuk berpartisipasi dalam program lekoasi dan saya secara pribadi menerima Austria untuk kewajibannya," kata Juncker dalam surat yang dibuat untuk menjawab surat Kanselir Austria Christian Kern.

Sebelumnya pada Maret lalu, Kern diketahui menuliskan surat untuk Komisi Eropa soal permintaan mundur dari program tersebut.


Dalam suratnya itu, Kern mengatakan bahwa Austria telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang dibutuhkan terhadap pencari suaka.

Usulan untuk keluar dari program diperkenalkan oleh Menteri Pertahanan Austria Hans-Peter Doskozil. Ia mengatakan bahwa Austria sudah menjadi salah satu negara yang menanggung terberat beban pengungsi Eropa.

Usulan itu diperkenalkan setelah Menteri Dalam Negeri Austria Wolfgang Sobotka mengumumkan bahwa Austria telah memulai proses relokasi, dan akhirnya memenangkan dukungan dari Kabinet Austria meskipun diskusi panas.

Kanselir juga mengatakan pada saat itu bahwa Austria ingin keluar dari program tanpa konfrontasi hukum dengan Brussels.
 
Sekarang, kepala Komisi Eropa mengatakan bahwa situasi dengan migran di Eropa telah berubah secara dramatis sejak 2015, setelah Uni Eropa membentuk kontrol yang tepat di perbatasan luar dan di Laut Mediterania.

Dia juga menekankan bahwa jumlah pengungsi yang baru tiba secara signifikan telah menurun. Namun ia menekankan bahwa Yunani dan Italia masih memerlukan bantuan dalam mengurangi beban pengungsi mereka.

"Program relokasi adalah ekspresi solidaritas dan pemerataan tanggung jawab yang membutuhkan partisipasi aktif dari negara-negara anggota Uni Eropa," tegas Juncker seperti dimuat Russia Today. [mel]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya