Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengÂingatkan pemerintah untuk terus melakukan reformasi kebijakan pangan untuk menjaga laju inflasi.
"Pencapaian inflasi rendah dan stabil merupakan bagian dari hasil upaya reformasi pangan dalam menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat," kata Agus usai melakukan rapat korÂdinasi (Rakor) dengan KemenÂterian bidang Perekonomian, dan Pemerintah Jawa Tengah di Semarang, baru-baru ini.
Agus menuturkan, kebijakan reformasi pangan diperlukan sebagai upaya untuk meningÂkatkan produksi dan melakukan pengelolaan pangan secara konÂsisten dan berkelanjutan.
Agus menyebutkan ada lima tantangan utama yang harus diÂatasi dalam melakukan reformasi pangan.
Pertama, aspek peningkatan produksi dan pasokan, khususÂnya terkait dengan luas lahan, produktivitas, ketersediaan data, insentif bagi petani, dan keÂbijakan impor. Kedua, aspek pemenuhan infrastruktur penunÂjang pertanian, terutama terkait pengairan.
Ketiga, aspek akses pembiayaan. Karena saat ini kelemÂbagaan pertanian masih lemah. Keempat, aspek distribusi, loÂgistik, dan tata niaga pangan. Dan, kelima aspek efisiensi struktur pasar. Karena rantai perdagangan komoditi pangan masih panjang.
Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menambahkan inforÂmasi untuk menunjukkan betapa pentingnya reformasi pangan.
Dia menuturkan, rata-rata inflasi pangan bisa menyumbang angka 5 hingga 10 persen dari separuh inflasi inti. "Seharusnya volatile food hanya bergejolak beberapa waktu saja. Tapi keÂnyatannya selalu di kisaran yang tinggi. Makanya (inflasi pangan) harus kita atasi," jelas Dody.
Dody menilai, salah satu terÂjadinya inflasi pangan antara lain, waktu kebijakan impor yang tidak tepat. Menurutnya, kerap terjadi saat harga pangan tinggi, impor belum dilakukan. Sebaliknya, saat harga sudah turun, impor baru dilakukan.
Dody mengatakan, untuk mengendalikan inflasi pangan, pemerintah wajib mencarikan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan penyebabnya. Karena, kebijakan subsidi dan harga yang diatur pemerintah (
administered price) tidak cukup mengendaliÂkan inflasi.
Dody memperkirakan inflasi pangan tahun ini sebesar 3-5 persen. Angka itu pun bisa terÂcapai kalau pemerintah mampu mengatasi masalah produksi, distribusi, dan pembentukan harga. ***
