MENYETARAKAN alam dengan manusia secara konstitusional sebelum Kesepakatan Wanganui telah dilakukan terhadap kawasan suaka alam Te Urewera yang telah resmi dinobatkan menjadi badan hukum pada tahun 2014. Te Urewera merupakan taman nasional terbesar di pulau utara Selandia Baru meliputi wilayah sekitar 2,127 km persegi di kawasan utara teluk Hawke.
Di dalam kawasan Te Urewera terdapat danau Waikaremoana yang terbentuk 2.200 tahun silam karena tanah longsor skala besar yang secara alami membendung sungai Waikaretaheke. Danau dan area di sekitarnya populer di kalangan pencinta lintas alam, pendayung kayak, pemburu dan penggemar ikan terbang. Di kawasan tepian danau Waikareiti, pemukiman Aniwaniwa menawarkan penyewaan kayak juga sebagai pusat pengunjung, museum dan akomodasi.
Ini adalah titik awal untuk jalan kaki jarak pendek maupun panjang yang memberikan akses menuju ke pemandangan spektakuler danau tersebut serta tempat memancing yang legendaris untuk jenis ikan terbang. Lake Waikareiti yang di tengahnya terdapat pulau-pulau kecil menawarkan surga bagi kehidupan air alami.
Selama berabad-abad, Te Urewera telah menjadi rumah bagi suku Tuhoe, yang dikenal sebagai 'Putra Kabut' di mana mereka melacak nenek moyang mereka hingga Hine-puhoku-rangi (Gadis Kabut dari Surga).
Te Urewera National Park melindungi area terbesar hutan alami yang tersisa di bagian pulau utara Selandia Baru dan merupakan rumah alami bagi berbagai jenis burung asli.
Berdasar kesepakatan Te Urewera 2014, masyarakat Tahoe memperoleh 170 juta NZ dolar dan memperoleh hak untuk mengelola Te Urewera berdasar kearifan lokal.
Naskah mengenai
Te Urewera yang dimuat RMOL ini saya tulis bukan untuk mempromosikan sebuah destinasi wisata ekologi negara orang lain namun sebagai kelanjutan dari naskah Jurisprudensi Hidrologikal tentang Kesepakatan Wanganui yang secara konstitusional menyetarakan alam dengan manusia.
Saya sekedar ingin mengemukakan fakta bahwa di Te Urewera dan Wanganui telah terbukti pemerintah setempat berkenan menghormati dan menghargai kearifan masyarakat penduduk asli setempat tentang bukan perusakan namun pelestarian lingkungan alam di kawasan mana mereka telah secara turun-menurun bermukim serta mencari nafkah demi kehidupan mereka yang memang secara kodrati dekat dengan alam.
Pemerintah Selandia Baru telah membuktikan kemauan dan kemampuan menempatkan harkat dan martabat alam serta rakyat di atas segala-galanya termasuk apa yang disebut sebagai pembangunan infra struktur.
Setelah menyimak fakta empirik kebijakan yang telah terbukti berhasil dilakukan pemerintah Selandia Baru terhadap Te Urewera dan Wanganui, Australia terhadap Ayers Rock, Amerika Serikat terhadap sungai Elwha, Mesir terhadap sungai Nil, India terhadap sungai Gangga dan Yamuna, maka saya memberanikan diri untuk mengharapkan bahwa pemerintah Indonesia juga berkenan menatalaksanakan program pembangunan infra struktur yang sedang digelorakan di sungai Ciliwung, Teluk Jakarta, pegunungan Kendeng, Tulangbawang, Sukamulya, Yogyakarta, Tangerang, Bali, Papua serta berbagai kawasan nusantara dengan cara yang selaras hukum, hak asasi manusia, Pancasila serta agenda pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan alam dan rakyat.
[***]
Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
