Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggulirkan dana untuk pembiayaan usaha kehutanan dalam rangka mendukung percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
Polanya adalah dengan bagi hasil dan pinjaman.
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan, untuk pola pinjaman, pihaknya telah menetapkan kriteria bagi calon penerima dengan bunga bagi masyarakat maksimal 8 persen dan badan usaha maksimal 10 persen mengikuti BI Rate.
"Penerima nanti kita mudahkan untuk mendapat pinjaman. Sejauh ini pola pinjaman yang paling banyak," kata dia di kantor Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (29/3).
Sementara, untuk bagi hasil, masyarakat atau badan usaha melakukan sharing dengan pemerintah untuk mengelola satu kawasan tertentu.
Tahun 2017 ini, Kementerian LHK menargetkan dana Rp. 400 miliar yang akan tersalurkan lewat program ini.
Bagi pihak yang ingin dapat dana pinjaman untuk pembiayaan usaha kehutanan ini harus memenuhi kriteria seperti pelaku usaha yang jelas, kelembagaan dan kegiatan yang jelas dan selama tiga tahun harus melakukan pemeliharaan hingga penebangan sehingga dapat mengembalikan dana pinjaman.
Pemberian dana bergulir untuk penguatan modal usaha ini terutama bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Dana pinjaman nanti dikembalikan dan digulirkan kembali kepada penerima lainnya. Calon penerima harus menyampaikan proposal dan selanjutnya dana akan diberikan kepada calon penerima.
"Ketika panen, penerima nanti mampu mengembalikan pinjaman. Kebijakan ini tidak hanya bagi hutan masyarakat, tapi di hilirnya, untuk industri pengolahan kehutanan juga kita salurkan," ucap Bambang.
Usaha kehutanan yang dapat dibiayai adalah Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HOUR), Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pemanfaatan Hutan Alam dengan Teknik Pengayaan Silvikultur Intensif (Silin) dan Restorasi Ekosistem.
[rus]
