Berita

Politik

Presiden Minta Politik dan Agama Harus Dipisah, Ini Kata Menag

SENIN, 27 MARET 2017 | 04:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan maksud Presiden Jokowi terkait pernyataannya agama dan politik harus dipisahkan.

Pernyataan Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke Barus, Sumatera Utara, itu tidak dalam konteks memisahkan agama dan politik. Tapi, konteks yang dimaksudkan Presiden adalah ingin memisahkan antara adanya motif dan ekses buruk dari aktivitas politik dengan proses dan tujuan mulia dari agama.

"Hemat saya, Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama," terang Lukman, seperti dilansir setus Kemenag, Minggu (26/03).


Menag yakin bahwa Presiden menyadari betul realitas bangsa Indonesia yang religius, yang warganya selalu melandaskan diri dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatannya.

Apalagi, pernyataan Presiden itu juga diiringi dengan pesan bahwa perbedaan adalah anugerah Allah bagi Indonesia yang harus dijaga. Untuk itu, Kepala Negara berharap para ulama terus menyebarkan Islam rahmatan lil alamin agar masyarakat Indonesia dapat memandang perbedaan sebagai kekuatan menjaga persatuan dan kesatuan.

Sebab, jika perbedaan itu bisa dirawat maka didalamnya terdapat kekuatan dan potensi besar. Sebaliknya jika tidak bisa dijaga dan dirawat, bisa terjadi pertikaian. Presiden menurut Menag justru mengingatkan semua untuk menjadikan agama sebagai sarana menjaga dan merawat keragaman karena hal itu adalah anugerah Allah.

"Pernyataan beliau haruslah dilihat dari konteks dan perspektif di atas," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya