Menkopolhukam Wiranto membuka acara Rapat kerja Nasional dan Semiloknas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Sabtu (18/3).
Mantan Pangab tersebut juga sekaligus memberikan Kuliah Umum bertema "Politik Internasional dan Radikalisme Sektarian Agama; Dampaknya Terhadap Progesivitas Kebhinekaan".
Selain Wiranto, juga hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. KH. Yudian Wahyudi, anggota Komisi X DPR RI Sukamta, Asdep Kemenpora RI Hamka, Kepala Cabang BPJS Jateng-DIY dr. Haris Jatmiko, Sekretaris Program 5.000 Doktor Amiruddin Kuba, dan juga Ketua Umum HMPI Andi Fajar Asti.
Dalam pidatonya, Wiranto mengatakan bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) menjadi landasan payung bagi kegiatan siber secara nasional. Sebab, kejahatan siber saat ini sudah memasuki lintas antarnegara dan menjadi ancaman serius bagi bangsa serta keamanan nasional. Hal ini jelas harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, seiring pesatnya kecanggihan teknologi.
Untuk menghadapi ancaman siber, saat ini di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah terdapat Cyber Defence, Badan Intelijen Negara memiliki Cyber Intelligence dan Kepolisian memiliki Cyber Security.
"Mereka tetap jalan, tapi ini satu badan siber yang memayungi dan mengkoordinasikan itu semua," kata Wiranto, seraya menyebutkan, pemerintah melekatkan tugas dan fungsi badan siber nasional itu ke Lembaga Sandi Negara (LSN).
Menurut Wiranto, isu siber tak bisa ditangani sembarangan. Ia juga menekankan Pemerintahan Joko Widodo juga gencar menyoroti permasalahan siber. Pembentukan BCN diharapkan bisa mengamankan lingkungan masyarakat modern yang didominasi pengguna internet.
Sedangkan Hidayat Nur Wahid mengatakan, kecanggihan teknologi memiliki dampak luas bagi kehidupan manusia, dari sisi positif maupun sisi negatif, termasuk terbukanya peluang untuk berbuat kejahatan lintas negara.
Meski begitu, ia menegaskan, tindakan kekerasan dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama sangat disayangkan. Apalagi, Islam juga meneguhkan diri sebagai agama yang rahmatanlil'alamin.
Untuk meminimalisir serbuan radikalisme dan kekerasan dalam masyarakat, menurut Hidayat, diperlukan peningkatan pemahaman agama secara benar, selain peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai Warga Negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika dengan Pancasila sebagai pondasi bangsa sudah selayaknya mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Andi Fajar Asti menegaskan bahwa perilaku intoleransi dan radikalisasi di Indonesia setidaknya disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang begitu tajam. Karena itu, tugas pemerintah adalah bagaimana menekan tingkat kesenjangan dan ekonomi tersebut dengan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
[zul]
