Sandiaga Uno dan Winarso/Koalisi Buruh Jakarta
Dukungan untuk pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahudin Uno juga datang dari kalangan buruh.
Jumat (17/3) pekan lalu, para buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta mendeklarasikan diri mendukung paslon nomor urut 3 tersebut di Posko Pemenangan Anies-Sandi Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Para buruh berharap, kepemimpinan keduanya dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan rakyat.
Kordinator Koalisi Buruh Jakarta, Winarso menyampaikan, dukungan tersebut berasal dari keinginan para buruh yang kecewa dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Terlebih terkait kebijakan warga kalangan bawah dan buruh.
"Jakarta dengan potensi APBD yang luar biasa sekitar 70 triliun, tetapi belum ada efeknya bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Kita seperti dibohongin, banyak hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena itu kita sepakat untuk memenangkan Anies-Sandi," ujar Winarso dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya, buruh bahkan menjuluki Ahok sebagai Bapak Upah Murah, Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil, hingga Bapak Penista Agama. Tidak hanya itu, beberapa kali buruh DKI Jakarta melakukan demontrasi menolak penggurusan dan reklamasi. Termasuk mendemo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar kasus korupsi RS Sumber Waras yang didugan melibatkan Ahok diusut.
Winarso mengeluhkan upah minimum DKI Jakarta yang lebih rendah dari Bekasi dan Karawang.
Sementara itu, Sandiaga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para buruh. Menurutnya jika dunia usaha berjalan maka pekerja juga terangkat.
"Seperti pada tagline kita, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', -termasuk 'Sejahtera Pekerjanya'. Ada kesepakatan nanti di DKI Jakarta-ada situasi yang kondusif, hari ini kita samakan persepsi, mudah-mudahan kita dapat menjalin keakraban dan kerjasama untuk menyejahterakan masyarakat," jelas Sandi.
Masalah outsourcing juga akan menjadi perhatiannya dan Anies. Banyak tempat yang dikunjunginya, kata Sandi, salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat adalah outsourcing.
"Mereka bilang kalau penerapan sistem outsourcing sangat memberatkan, tidak ada kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan diri," tutupnya.
Winarso menambahkan, dukungan dan kontrak politik Koalisi Buruh Jakarta adalah dalam rangka mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan sejahtera. Salah satunya adalah mengenai penetapan upah minimum Jakarta yang lebih tinggi ketentuan menggunakan PP 78/2015.
Selain itu, ada kesepahaman mengenai adanya bantuan bagi buruh yang mengalami PHK. Serta menyelenggarakan program rumah susun subsidi bagi buruh dengan DP 0 Rupiah dan penyediaan transportasi publik murah hingga kawasan industri.
Seperti diketahui, Koalisi Buruh Jakarta didukung sejumlah serikat pekerja, antara lain, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, SPOI.
[wid]
