Hasil survei yang dilakukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukkan bahwa masyarakat pemilih lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, seharusnya hasil survei tersebut bisa menjadi referensi DPR RI dalam membuat Rancangan UU Pemilu.
"Ini yang mestinya menjadi pertimbangan pembuat kebijakan kita, yang selalu mengunakan rakyat sebagai basis merubah kebijakan. Ternyata setelah kita tanya langsung kepada sampel kita di 27 provinsi, mereka tidak kesulitan memilih calon dan mereka lebih suka untuk memilih calon dibanding tanda partai," jelasnya dalam diskusi 'Sistem Buka Tutup Pemilu' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/3).
Titi mengatakan, survei yang dilakukan pihaknya berlangsung pada November-Desember 2016 dengan mengambil 400 responden secara acak di 27 provinsi. 400 responden didapat dari dua lembaga survei nasional yang sebelumnya pernah melakukan jejak pendapat secara tatap muka.
"Metode yang kita gunakan itu survei melalui telepon. Kita menanyakan langsung kepada 400 responden yang sebelumnya pernah di data dari dua lembaga survei nasional," ujarnya.
Dari hasil survei terhadap responden yang memiliki hak suara, sebanyak 86 persen mengaku lebih senang dengan memilih calon anggota legislatif secara langsung. Hal tersebut tentunya merupakan sistem pemilihan proporsional terbuka. Sementara sisanya lebih suka memilih partai politik seperti sistem pemilihan tertutup yang pernah diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
Perludem juga menanyakan alasan 86 persen responden lebih memilih caleg dibanding partai politik, dan alasan dari 14 persen responden yang lebih suka memilih tanda gambar parpol. Untuk 86 persen responden mengungkapkan bahwa memilih caleg secara langsung bisa mempermudah mengenali wakilnya di legislatif. Alasan selanjutnya, pemilih juga bisa langsung menagih janji atau program dari caleg yang dipilih.
Sementara 14 persen responden yang memilih parpol percaya bisa memilih yang benar. Alasan lain dikarenakan tidak mengetahui caleg yang akan dipilih.
"Aspriasi ini harus didengar. Selama ini kan alasannya masyarakat pusing, mereka tidak bisa milih calon, tidak ngerti dan dianggap paling tahu pilihan itu adalah partai politik yang bisa menentukan. Tetapi Mereka lebih senang sistem yang memfasilitasi mereka untuk bisa langsung memilih calegnya sebagai pemenang. Konteks sistem itu ialah proporsional terbuka," demikian Titi.
[wah]
