Berita

Net

Politik

Verifikasi Parpol, KPU Butuh Rp 452 Miliar

JUMAT, 17 MARET 2017 | 22:53 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk tahapan proses verifikasi partai politik sekitar Rp 452 miliar.

"Verifikasi parpol sampai selesai habiskan Rp 452 miliar. Dengan sejumlah parpol yang ada saat ini yakni 72 parpol," kata anggota KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (Jumat, 17/3).

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut bisa saja bertambah apabila terdapat kebutuhan lain yang diperlukan. Terkait dengan akan dilangsungkannya Pilkada Serentak 2018 dan juga pemilihan anggota legislatif tahun 2019 mendatang.


Karena itu, KPU saat ini masih melakukan perincian mendalam, untuk mengetahui angka pasti anggaran yang diperlukan dalam menyukseskan pesta demokrasi pada 2019.

"Kami sedang diskusikan dengan pemerintah soal anggaran, angkanya belum konkret. Paling besar untuk verifikasi parpol," demikian Arief. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya