. Presiden Joko Widodo akan meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) bersama menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini, Jumat (17/3).
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat meresmikan PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3).
"Jangan mau kalah sama negara sebelah. Semua Pos perbatasan harus dibuat sebagus mungkin supaya bisa membanggakan kita semua," kata Joko Widodo.
Menurut Jokowi, PLBN Badau tersebut merupakan tempat perlintasan kedua yang didatanginya di Kalimantan Barat setelah pos perbatasan Entikong. Setelahnya, kata Jokowi, dirinya akan meresmikan PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat yang merupakan pos ketiga yang hubungkan Indonesia dengan Malaysia.
"Ini sudah dibuatkan yang bagus PLBN-nya, saya titip kepada warga supaya bisa menjaga dengan baik. Besok saya akan resmikan pos ketiga di Aruk," kata Jokowi
Pembangunan PLBN Terpadu Aruk merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selama satu tahun sejak Desember 2015-Desember 2016.
PLBN Terpadu Aruk dibangun dalam dua tahap. Sampai saat ini pengerjaan tahap I yang terdiri dari pengerjaan zona inti berupa bangunan utama PLBN, pos pemeriksaan kendaraan, gudang sita, rumah pompa dan genset, serta check point telah rampung dibangun.
Pantauan RMOL bangunan utama PLBN Terpadu Aruk telah berdiri kokoh dengan konsep arsitektur Rumah Panjang yang merupakan rumah tradisional suku dayak. Kemudian ornamen-ornamen yang ada pada bangunan utama PLBN dibuat untuk mengadaptasi corak ukiran tradisional dayak.
Pembangunan tahap I PLBN Terpadu Aruk diperkirakan menghabiskan dana hingga Rp 200 miliar. Pembangunan PLBN tahap I tersebut dilakukan di atas lahan seluas 9,1 hektar dengan total luas bangunan yang mencapai 2.829,9 meter persegi.
Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo. [zul]
