Berita

Presiden-Menteri PUPR

Politik

Presiden Akui Masih Ada Jalur Tikus Di Wilayah Perbatasan

JUMAT, 17 MARET 2017 | 03:41 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo membeberkan masih ada jalan tikus dan pelabuhan kecil di Indonesia, terutama di wilayah perbatasan antar negara yang dijadikan ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan segera menghentikan kegiatan ilegal yang diantaranya penyelundupan logistik, narkotika sampai manusia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3).


"Kita menyadari bahwa masih ada pelabuhan kecil dan jalan tikus di perbatasan. Tapi apapun itu yang namanya penyelundupan harus distop," kata Jokowi.

Selain memperbarui Pos-Pos di Lintas Batas Negara, Presiden mengatakan akan membangun pasar dan pusat ekonomi lainnya di kawasan perbatasan agar penyelundupan tak terjadi lagi.

Jika itu berhasil, laju ekspor di wilayah perbatasan pun akan menjadi lebih baik. Jokowi menguraikan pada tahun 2016 lalu, ada sebanyak 70 ribu metrik minyak kelapa sawit lebih didistribusikan melalui pos lintas menuju Malaysia.

"Pada tahun ini harus bertambah. Bea Cukai juga sudah punya sistem berbasis online untuk seluruh kebutuhan dokumen ekspor. Hal ini akan mendorong ekspor sawit kita dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi jelas pemasukan ke negara berapa dan rakyat bisa menikmati hasil perdagangan itu," demkian Jokowi.

Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2016 lalu. Pada Sabtu (18/3) besok, direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalbar. Tiga PLBN lainnya yakni Motamasin, Wini dan Skouw akan diresmikan kemudian.

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya