Berita

Sarifuddin Suding

Politik

MKD Ogah Proses Laporan MAKI Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Novanto

JUMAT, 17 MARET 2017 | 01:39 WIB | LAPORAN:

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak akan memproses laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding mengatakan laporan Boyamin soal dugaan pelanggaran etika Setya Novanto tak ditindaklanjuti karena mereka masih menunggu keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini masih menangani kasus korupsi pengadaan proyek E-KTP tersebut.

"Ya itu butuh pembuktian. Nanti kita lihat prosesnya yang sedang berproses di pengadilan. Ini kan dalam proses pengadilan. Kita lihatlah proses di pengadilan," katanya kepada wartawan, Kamis (16/3).


Pelaporan MAKI sebenarnya bukan soal kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. Melainkan soal pengakuan Novanto yang dianggap telah melakukan kebohongan publik.

Novanto mengaku tak mengenal dua terdakwa kasus mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Padahal ada foto-foto Novanto bersama Irman, Sugiharto, dan mantan Sekjen Kemendagri, Diah Angraini di Hotel Grand Sahid. Dalam foto itu mereka terlihat sangat akrab.

Meski demikian, Suding bersikeras pihaknya masih menunggu proses pengadilan. Sebab status Novanto masih sebatas saksi.  

"Ya karena begitu kan hukum acara kita. Ketika ada satu kasus masuk ke ranah hukum, maka MKD menunggu proses hukum itu berlangsung. Jadi MKD tidak menindaklanjuti kasus ini karena masih dalam proses hukum," pungkasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya