Berita

Jokowi-Basuki

Politik

Cerita Menteri Basuki Diperintah Presiden Robohkan Pos Perbatasan Dalam Waktu 2 Minggu

JUMAT, 17 MARET 2017 | 01:25 WIB | LAPORAN:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pada akhir tahun 2014, dirinya ditugasi Presiden Joko Widodo untuk merobohkan seluruh bangunan pos lintas batas negara (PLBN) dalam waktu 2 minggu.

"Diperintahkan Pak Presiden robohkan semua PLBN dalam waktu dua minggu dan segera membangun kembali PLBN baru yang lebih bagus dari negara tetangga," kata Basuki saat peresmian PLBN Terpadu Badau di perbatasan Indonesia dengan Serawak di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3).

Beroperasinya PLBN Badau ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.


"Revitalisasi pos perbatasan juga harus bisa menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kawasan perbatasan Badau," tegas Basuki.

Tak hanya itu, Basuki juga menuturkan pembangunan pos perbatasan baru tersebut juga akan memperlihatkan wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga.

"Pos-pos perbatasan layak disebut sebagai beranda depan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman," demikian Menteri Basuki.

Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016 lalu. Pada Sabtu (18/3) besok, direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalbar. Tiga PLBN lainnya yakni Motamasin, Wini dan Skouw akan diresmikan kemudian.

Turut hadir meresmikan selain presiden Joko Widodo, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya