Lama tak terdengar, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI bersiap muncul lagi dengan aksi terbarunya, Tamasya Al-Maidah.
Ini bukan aksi turun ke jalan seperti sebelum-sebelumnya. Aksi yang akan digelar di hari pencoblosan Pilgub DKI ini adalah aksi mengawal TPS agar Pilgub DKI putaran kedua berlangsung bersih, independen, jujur dan berkualitas.
Perihal rencana aksi itu disampaikan oleh Ketua Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. Kapitra menyebut, aksi ini dilatari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan pada hari pencoblosan putaran pertama Pilgub DKI pada 15 Februari lalu.
Misalnya saja, ada intimidasi, provokasi dan pemaksaan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, ada juga kekerasan fisik di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Usai pemilihan, pelanggaran pun juga terlihat misalnya saat ada penyelenggara pemilu atau komisioner KPUD DKI yang hadir di acara salah satu cagub-cawagub.
"Nah, melihat kekurangan tersebut muncul aspirasi agar hak-hak masyarakat dalam pemilu tidak hilang. Jadi aksinya bukan turun ke jalan lagi," kata Kapitra. Aksi ini rencananya akan dimulai serentak di hari pencoblosan Pilgub DKI putaran kedua 19 April mendatang.
Kenapa dinamakan Tamasya Al-Maidah? Menurut Kapitra, aksi tersebut mengambil spirit aksi Bela Islam 212. Harapannya para alumni 212 ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Kapitra mengakui rencana aksi tersebut belum dikomunikasikan dengan Polisi atau pihak-pihak terkait seperti KPUD dan sebagainya. Namun dia yakin, aksi tersebut berjalan mulus, difasilitasi dan diapresiasi. Soalnya, tujuannya adalah mewujudkan pilkada yang berkualitas.
Apalagi, aksi tersebut dijamin oleh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2016 dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "Ini ide baik. Teknisnya bisa berupa bikin tenda besar dekat TPS tempat peserta mengawal pencoblosan. Ulama semua bisa kumpul mengawasi agar pilkada berjalan aman. Bisa sambil makan-makan juga," ujarnya. Dia bilang soal teknis tentu bisa berbeda tiap lokasi.
Karena aksinya berupa mengawasi Pilkada, dia bilang maka peserta aksi nantinya adalah bukan warga Jakarta, dan bukan pemilih. Menurut dia, sudah banyak peserta yang bersedia ikut dalam aksi tersebut. Dari Surabaya, Kalimantan dan lainnya.
"Menang kalah kan takdir Tuhan. asal pilkadanya diselengarakan dengan adil, benar dan bersih. Semua calon pasti juga menerima. Kita jaga agar yang menang nantinya jangan tinggi hati dan yang kalah tidak berkecil hati," ujarnya.
Apakah pentolan GNPF MUI seperti Rizieq Shihab akan turun dan hadir dalam aksi ini? Menurut dia, para ulama GNPF MUI justru menangkap harapan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal pilkada yang bersih. meski begitu, Kapitra tidak menjelaskan apakah para pentolan GNPF MUI akan ikut turun atau tidak. Dia berharap, dengan adanya program tersebut tidak ada lagi intimidasi-intimidasi baik kepada penyelenggara pemilu di lokasi pencoblosan. "Harapannya juga TPS tidak bobol dan data-data tidak inflasi," tuntasnya.
Bagaimana tanggapan KPUD DKI? Komisioner KPUD DKI Dahlia Umar mengaku belum mengetahu perihal rencana aksi Tamasya Almaidah ini. Bagaimana teknis aksi di TPS dan sebagainya. "Saya malah baru tahu akan ada aksi seperti itu," kata Dahlia, saat dikontak
Rakyat Merdeka, semalam.
Meski begitu, Dahlia menyebut tak ada larangan bagi masyarakat untuk ikut melihat, menyaksikan atau memantau jalannya pencoblosan di TPS. "Semakin banyak kelompok masyarakat yang memantau tentu kita malah senang. Semua berhak ikut proses hasil pemungutan suara yang berjenjang mulai dari KPPS sampai KPUD Provinsi," jelasnya.
Dahlia menyebut di tempat pemungutan suara biasanya ada seorang pengawas atau panwaslu. Resmi dilantik oleh Bawaslu. Ada juga pemantau yang terakreditasi, artinya sudah terdaftar di KPUD. Syarat sebagai pemantau adalah pemantau harus independen, tidak berpihak, menjelaskan sumber dana dari mana dan menjelaskan metode pemantauan dan penempatan. Yang tak resmi bisa dari kelompok masyarakat. ***
