Gugatan praperadilan penetapan tersangka mobil listrik yang diajukan Dahlan Iskan ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Dahlan, Yusril mengaku kecewa. Sekalipun begitu, Yusril memastikan, siap menghadapi kejaksaan di pengadilan.
Dalam sidang yang digelar di PN Jaksel pukul 10 pagi ini, hakim tunggal Made Sutrisna menilai penetapan tersangka terhadap Dahlan oleh Kejaksaan Agung sudah sah.
Dua alat bukti yang dipakai Kejaksaan untuk menjerat Dahlan juga dinilai sudah terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung atas terdakwa Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi.
"Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon (Kejaksaan) mengacu pada putusan terdakwa Ahmadi yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar hakim Made.
Dalam putusan kasasi, MA menyebutkan Dahlan terlibat atau secara bersama-sama atas perbuatan yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi tersebut.
Mahkamah Agung menyebutkan dalam putusan kasasi Dasep Ahmadi bahwa pembuatan 16 mobil listrik untuk KTT APEC 2013 di Bali tidak melalui tender sesuai ketentuan Kepres 54 Tahun 2010 tetapi dengan penunjukan langsung atas keputusan Dahlan Iskan.
Perusahaan pimpinan Dasep menjadi penyedia sarananya. Alih-alih membuat mobil listrik, Dasep justru memodifikasi mobil lain dengan hanya mengganti mesinnya.
Menurut hakim Made, dalam putusan kasasi itu memang sudah ada bukti 16 mobil dan keterangan saksi-saksi. "Jadi bukti yang disebutkan dalam kasasi dipakai lagi oleh kejaksaan untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka," ucap dia. Karena itu hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan eks Meneg BUMN itu.
"Menyatakan eksepsi dari Pemohon tidak dapat diterima. Menolak gugatan praperadilan untuk seluruhnya," ujar Made.
Menanggapi putusan itu, Yusril mengaku kecewa. "Putusannya ya seperti itulah. Bagi saya perkara Dahlan Iskan ini sangat misterius," ujar Yusril usai sidang putusan.
Menurut Yusril, penetapan tersangka Dahlan bukan berdasarkan alat bukti, melainkan dari pengembangan kasus. Padahal, lanjutnya, putusan praperadilan sebelumnya menyatakan tidak diperbolehkan penetapan tersangka berdasarkan pengembangan kasus. "Pengembangan itu analisis bukan fakta," bebernya.
Dasep didakwa bersama Dahlan Iskan melakukan korupsi. Padahal Dahlan itu Menteri sedangkan Dasep ini empunya perusahaan yang membuat prototype (mobil listrik) atas pesanan tiga perusahaan BUMN yakni PT PGN, PT BRI, dan PT Pertamina. "Tapi tiga perusahaan BUMN tidak pernah periksa, tidak pernah ditanya, kok dianggap bersama sama-sama Dahlan, itu agak aneh," cetus Yusril.
Lagipula, Dasep bukan bawahan dari Dahlan yang merupakan mantan Menteri BUMN. Harusnya, kata Yusril, kalau Dahlan mau dikaitkan, bukan dengan Dasep. Tetapi, dengan Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Agus Suherman yang pernah menjadi tersangka dalam kasus ini. Belakangan, awal Maret lalu penyidikan terhadap Agus dihentikan karena kejaksaan tak mengantongi cukup bukti.
Pertimbangan hakim Made juga dinilai Yusril tidak masuk akal. Sebab dalam perkara tidak dapat dikatakan pengadaan barang dan jasa. "Tidak relevan. Kalau Pertamina mengadakan mobil tangki lebih masuk akal untuk kasih minyak. Tetapi kalau mengadakan mobil listrik, urusannya apa? Kalau berkembang baik, malah Pertamina rugi. Lalu apa kaitannya," tanya Yusril.
Sekalipun begitu, Yusril menyatakan siap menghadapi kejaksaan di pengadilan. "Kita hadapi di pengadilan, bagaimana lagi. Ya, walaupun kita sepenuhnya kecewa dengan keputusan ini," tandasnya.
Seperti dua sisi mata uang Ketika kubu Dahlan kecewa, kubu kejaksaan gembira. Jaksa Agung M Prasetyo mengaku gembira. "Satu hal yang saya pikir cukup menggembirakan bahwa saya dengar laporan dari tuntutan praperadilan Dahlan Iskan ditolak sepenuhnya," ujar M Prasetyo, di Kejagung, kemarin.
Di tempat yang sama, Jampidsus Arminsyah menyebut, dengan putusan ini kejaksaan akan meneruskan proses hukum terhadap Dahlan.
"Praperadilan ditolak artinya penyidikan ini nggak ada masalah. Termasuk penetapan Dahlan sebagai tersangka. Kita melengkapi alat bukti, saksi, dan surat yang akan kita cari, dan lainnya sesuai dengan KUHAP," ujar Arminsyah, sumringah.
Arminsyah menegaskan putusan MA menyebutkan Dasep bekerja atas perintah atau kerjasama dengan Dahlan Iskan. Penunjukan itu dinilai subjektif mengingat banyak perusahaan yang bisa melakukan pengadaan mobil itu. "Barangnya juga tidak digunakan dan ada kerugian negara yang jelas dari BPKP," tegas Arminsyah. Kerugian negara dalam kasus itu diklaim kejaksaan sebesar Rp 17,1 miliar.
Padahal, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 menyebut, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Artinya, BPKP tidak memiliki kewenangan konstitusional, dan tidak bisa menjadi dasar pembuktian hukum di penetapan Dahlan sebagai tersangka.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Prof. Erman Rajagukguk juga menyebut, tak ada kerugian negara yang ditimbulkan Dahlan. Sebab, dalan UU Keuangan, uang yang telah diberikan negara kepada BUMN dan BUMD bukanlah lagi milik negara. Tetapi milik BUMN dan BUMD sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum. ***
