Berita

Joko Widodo/Net

Nusantara

Jokowi: Pos Perbatasan Tidak Berhenti Di Pembangunan Fisik

RABU, 15 MARET 2017 | 07:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo mengatakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan panjang perbatasan mencapai 996 Km.

"Kawasan perbatasan harus kita perhatikan, harus kita bangun, sehingga menjadi garda terdepan, menjadi etalase bangsa," kata Jokowi sapaan akrab Kepala Negara, di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Jokowi, saat ini telah diselesaikan pembangunan fisik zona inti di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.


"Saya minta tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN saja, tapi juga perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya," pesannya.

Zona pendukung, lanjut Jokowi, bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung yang lainnya.

Dia juga meminta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Selain pembangunan kawasan perbatasan, menurut Jokowi, pemerintah juga berfokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Untuk itu, dia meminta para menteri dan gubernur Kalimantan Barat, mampu mendesain dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.

"Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi," kata Jokowi seraya menambahkan, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalbar telah mencapai 5,22 persen, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Terakhir seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Jokowi juga menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambungkan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan sektor perkebunan. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya