Berita

Joko Widodo/Net

Nusantara

Jokowi: Pos Perbatasan Tidak Berhenti Di Pembangunan Fisik

RABU, 15 MARET 2017 | 07:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo mengatakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan panjang perbatasan mencapai 996 Km.

"Kawasan perbatasan harus kita perhatikan, harus kita bangun, sehingga menjadi garda terdepan, menjadi etalase bangsa," kata Jokowi sapaan akrab Kepala Negara, di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Jokowi, saat ini telah diselesaikan pembangunan fisik zona inti di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.


"Saya minta tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN saja, tapi juga perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya," pesannya.

Zona pendukung, lanjut Jokowi, bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung yang lainnya.

Dia juga meminta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Selain pembangunan kawasan perbatasan, menurut Jokowi, pemerintah juga berfokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Untuk itu, dia meminta para menteri dan gubernur Kalimantan Barat, mampu mendesain dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.

"Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi," kata Jokowi seraya menambahkan, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalbar telah mencapai 5,22 persen, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Terakhir seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Jokowi juga menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambungkan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan sektor perkebunan. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya