Pilkada DKI Jakarta putaran kedua kini memasuki masa kampanye yang akan berlangsung hingga 15 April 2017 mendatang.
Selain blusukan dan menggelar temu warga, kedua pasang calon (paslon) yang berlaga pada putaran kedua ini diharapkan lebih banyak adu gagasan soal tema-tema yang selama ini saling mereka perdebatkan di media massa dan media sosial.
"Semakin banyak debat pada kampanye putaran kedua ini semakin baik, daripada saling sahut menyahut di media massa atau media sosial," kata senator Jakarta, Fahira Idris dalam rilis tertulisnya, Kamis (9/3).
Lewat debat publik, menurut dia, warga Jakarta bisa lebih rasional memandang, paslon mana yang punya pandangan dan solusi paling masuk akal, tepat, rasional, dan orientasinya untuk kepentingan rakyat.
Fahira mengemukakan, dari catatannya ada tiga tema besar yang bisa menjadi irisan pertentangan kedua paslon yaitu soal reklamasi, penanganan banjir termasuk soal penggusuran, dan terakhir penyediaan hunian layak.
"Dari ketiga tema ini, kedua paslon menganggap pandangan dan solusinya paling benar. Sehingga ada baiknya keduanya dipertemukan dalam satu forum debat yang khusus membahas ketiga tema tersebut sampai tuntas," imbuhnya.
Namun, yang menjadi persoalan, lanjut Fahira, KPU Jakarta hanya akan menggelar satu kali debat publik pada pilkada putaran kedua ini.
Selain, biasanya tema debat publik yang digelar KPU terlalu general dan normatif, keterbatasan waktu debat, tidak akan memungkinkan paslon memaparkan pandangan dan solusinya mengenai tema yang didebatkan secara komprehensif.
Oleh karena itu, pada Pilkada putaran kedua ini, ia berharap muncul inisiatif dari berbagai insitutusi
civil society untuk menggelar debat publik membahas tema-tema khusus dengan mengundang kedua paslon.
"Jakarta ini
kan pusat berkumpulnya berbagai organisasi masyarakat madani yang juga punya tanggung jawab moral memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga Jakarta. Misalnya institusi yang selama ini
concern soal lingkungan hidup, bisa menggelar debat publik soal reklamasi. Organisasi dan komunitas yang concern soal tata kota bisa menggelar debat soal penanganan banjir, soal penggusuran, atau normalisasi sungai. Kampus-kampus yang ada di Jakarta juga bisa menggelar debat publik," papar wakil ketua Komite III DPD ini.
Fahira meyakini, jika kampanye putaran kedua ini lebih banyak diisi adu program lewat forum debat, maka yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Karena bisa mengetahui secara komprehensif janji-janji kerja kedua paslon dan bisa dianalisi program-program tersebut.
[wid]
