Temui Pimpinan DPR, Karyawan Freeport: Negara Bikin UU Untuk Rakyat yang Mana?

RMOL. Puluhan pekerja PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menemui pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang ditemani anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan Anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.

Ketua Adat Amungme dan Kamoro, Martinus Pagai mengatakan kedatangan mereka adalah untuk mengeluhkan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PTFI.

"Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban. Kembalikan," tegasnya.

Menurutnya, PHK tersebut merupakan buntut dari kebijakan pemerintah yang merubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK).

"Kami meminta IUPK dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Perwakilan karyawan PT Freeport, Friedrich Pagai juga menyesalkan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tanpa bertanya meminta pertimbangan masyarakat  terlebih dahulu.

"Kami ini rakyat, pemerintah katanya bikin UU untuk rakyat, itu rakyatnya yang mana ? Negara seolah bikin UU untuk rakyat tapi rakyat yang mana? Apa negara hadir ? Tiba-tiba bilang IUPK segala macam-macam. Harusnya tanya dulu IUPK penting enggak, untung nya apa ? Ini main IUPK aja," ketusnya dengan suara lantang.

Lebih lanjut, dia berharap dalam 120 hari ke depan, pemerintah dapat memberikan kepastian atas semua orang Papua yang bekerja di Freeport.

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Fadli Zon kemudian meminta GSPF atau perwakilan pekerja PTFI untuk merangkum semua keluhan mereka ke dalam sebuah surat. Surat tersebut akan disampaikannya kepada pemerintah.

"Kami akan teruskan kepada Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan," kata Fadli. [sam]