Berita

Mulfachri Harahap

Hukum

Dikhawatirkan Terjadi Guncangan Politik, PAN Dukung Pengusutan Kasus KTP Elektronik

SABTU, 04 MARET 2017 | 11:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pengusutan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Namun diharapkan, tidak ada muatan politik dalam penuntasan kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

"Mudah-mudahan pengungkapan kasus itu semata-mata untuk penegakan hukum dan keadilan," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN, Mulfachri Harahap, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 4/3).

Mulfahri sendiri tidak tahu siapa saja yang terlibat. Pihaknya menunggu persidangan perdana dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang akan digelar pada Kamis depan (9/3). Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan, akan terungkap sejumlah nama besar dalam materi dakwaan.


"Kita tunggu saja. Saya kira, mereka (KPK) yang paling tahu siapa saja yang ada dalam pusaran kasus e-KTP," jelas Mulfahri.

Soal dugaan keterlibatan politikus PAN yang disebut-sebut di sejumlah wahana seperti media sosial, Mulfachri memastikan pihaknya sudah meminta klarifikasi.

"Tentu kita sudah minta klarifikasi. Yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu, tidak menerima apapun dari dugaan kejahatan atau dari proyek e-KTP," ungkapnya.

Meski demikian, PAN menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

"Kita hargai, kita respect terhadap mekanisme hukum yang sedang berlangsung. Tapi sekali lagi, kita berharap semata-mata demi penegakan hukum," katanya menekankan.

Karena itu, dia memastikan tidak ada serangan balik ke KPK dari pihaknya kalau nama politikus PAN disebutkan dalam persidangan pekan depan. "Enggak ada, serangan balik apa," sebutnya balik mempertanyakan. [Baca: Ungkap Nama-Nama Besar Dalam Kasus e-KTP, KPK Siap Ladeni Serangan Balik]

Sebab sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo berharap tidak ada goncangan politik yang besar terkait penyebutan nama-nama elite politik tersebut.

Terkait guncangan politik, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sudah kerap terjadi. Tapi demokrasi di Indonesia justru semakin matang.

"Sudah beberapa kali diguncang, ternyata tidak ada masalah dengan kehidupan politik. Tetap saja bisa berjalan dan survive. Demokrasi kita insya Allah menuju lebih baik, yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu," tandasnya. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya