Menkeu: Anggaran Naik Dua Kali Lipat, Tapi Banyak Yang Miskin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, pengelo­laan keuangan daerah belum dikelola dengan baik. Hal terse­but tercermin dari masih ting­ginya ketimpangan sosial. Hal ini sangat disayangkan. Karena, dalam lima tahun terakhir dana transfer ke daerah meningkat dua kali lipat.

"Jumlah uangnya naik luar biasa besar, perbaikannya sangat sedikit. Kualitas manusianya, pendidikan, dan kesehatan nggak meningkat cukup besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum berubah signifikan di hampir setiap daerah," ungkap Sri Mulyani saat Sosialisasi Ke­bijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Jakarta, kemarin.

Ani-panggilan akrab Sri Mu­lyani-mengungkapkan, sampai saat ini pembangunan fasili­tas mendasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK) belum bisa dinikmati semua daerah. Pada­hal, fasilitas publik itu sangat menentukan kualitas manusia dan negara. "Kalau MCK saja tidak ada, mustahil anak-anak jadi sehat dan masyarakat jadi produktif. Kalau tidak produk­tif tentu akan membebani bu­kan saja keluarganya, tapi juga negara," cetusnya.

Dia memaparkan data per­tumbuhan ekonomi beberapa daerah untuk menggambarkan tingginya ketimpangan sosial di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sangat rendah yaitu sekitar 2 persen, dengan tingkat kemiskinan 6,5 persen dan tingkat pengang­guran relatif rendah 1,2 persen. Kemudian, Bali, dan Nusa Teng­gara Timur (NTT) pertumbuhan ekonominya tinggi yaitu 5,9 persen, tingkat pengangguran relatif rendah dibandingkan nasional yaitu 3 persen. Namun tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 14,7 persen. Dan, Papua memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding­kan Kalimantan, tapi tingkat kemiskinan sangat tinggi yaitu 22 persen dan tingkat pengang­guran 5,5 persen.

Seperti diketahui, dana trans­fer daerah ke seluruh provinsi Indonesia pada 2010 jumlah­nya mencapai Rp 344,6 triliun, dengan IPM sebesar 56,53, dan tingkat kemiskinan 13,33. Se­mentara pada 2015 dana transfer ke provinsi mencapai Rp 623, 3 triliun, dengan IPM 59,55 dan tingkat kemiskinan 10,7.

Ani mengatakan, dari alokasi anggaran, capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM tersebut, ada indikasi kuat krisis manajemen dan kepemimpinan di pemerin­tahan. Salah satunya disebabkan korupsi dan tata kelola negara yang tidak baik.

"Saya pernah kunjungi Afrika, saya tidak heran kalau ban­yak kemiskinan karena mereka tidak punya uang. Indonesia itu banyak uang, tapi banyak yang miskin. Uang kita semakin lama semakin banyak, tapi enggak mencerminkan kualitas indeks manusianya," tandasnya. ***