Berita

Raja Salman/Net

Politik

Pemerintah Diminta Perkuat Hubungan Bilateral Dengan Arab Saudi

SABTU, 25 FEBRUARI 2017 | 20:17 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI menilai kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret mendatang bermakna positif, terutama untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara.

"Kunjungan Raja Salman dengan membawa rombongan dalam jumlah besar ini sangat positif, dan perlu dioptimalkan untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara," jelas anggota Komisi I Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/2).

Menurutnya, setidaknya ada dua agenda besar yang dapat dibicarakan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Pertama, kunjungan Raja Salman harus mampu mendorong hubungan lebih erat antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sehingga, dengan peningkatan hubungan bilateral diharapkan memiliki dampak peningkatan volume perdagangan dan investasi.


"Saya mendengar Arab Saudi bersiap investasi senilai Rp 300 triliun, ini jelas sangat baik bagi Indonesia. Penguatan hubungan bilateral ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengusulkan solusi perlindungan TKI (tenaga kerja Indonesia) di Arab Saudi," ujar Sukamta.

Selain itu, yang tentu diharapkan oleh umat Islam di Indonesia adalah adanya penambahan kuota haji.

"Saya berharap dalam pembicaraan yang dilakukan pemerintah RI bisa mendorong adanya kesepakatan kedua belah pihak atas tiga hal tersebut. Dan ini akan sangat bermakna bagi Indonesia," ujar Sukamta.

Agenda yang tidak kalah strategis adalah menguatkan peran kedua negara dalam isu regional Asia, khususnya di kawasan dunia Islam. Sukamta memaparkan Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar, sementara Arab Saudi dengan keberadaan Mekkah dan Madinah sebagai kota suci umat Islam dihormati oleh negara-negara Islam. Sehingga, Indonesia dan Arab Saudi dapat lebih memainkan memainkan peran strategis untuk mendorong upaya meredakan konflik dan ketegangan di negara-negara Islam.

"Pembicara soal ini akan sangat terkait dengan isu terorisme yang katanya akan dibahas oleh kedua negara. Selama konflik terus berjalan, akan menyuburkan tumbuhnya kelompok radikal seperti ISIS. Maka resolusi konflik perlu diwujudkan dan saya optimis kedua negara dapat memainkan peran ini dengan baik," bebernya.

Menurut Sukamta, peran strategis kedua negara juga dapat dikembangkan untuk membangun masa depan dunia Islam yang mampu bersaing di tataran global.

"Selama ini pembicaraan di level regional sering didominasi pekerjaan rumah isu politik keamanan. Saya kira dunia Islam perlu punya agenda setting sendiri, seperti penguatan kerjasama peningkatan sains dan teknologi, pengembangan industri, kerjasama sosial dan budaya. Ini akan lebih konstruktif membawa kemajuan," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya