Berita

Jokowi/Net

Politik

DPR Minta Jokowi Hormati Status Terdakwa Ahok

SABTU, 25 FEBRUARI 2017 | 17:22 WIB | LAPORAN:

Komisi III DPR RI berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menghormati status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih terus berjalan di persidangan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi pemberitaan Presiden Jokowi yang satu mobil dengan Ahok saat meninjau proyek Simpang Susun Semanggi, Jakarta pada Kamis lalu (23/2).

"Saya kaget mendengar pemberitaan Presiden Jokowi semobil dengan Ahok. Tentunya hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/2).


Menurut Aboe, seharusnya Presiden Jokowi peka dengan status terdakwa Ahok. Bahkan DPRD DKI sendiri telah memutuskan sikap untuk menolak rapat dengan gubernur DKI yang berstatus terdakwa tersebut.

"Jangan sampai menimbukan konflik kepentingan dengan para jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya. Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya," jelasnya.

Di sisi lain, Jokowi juga seharusnya peka terhadap situasi masyarakat yang saat ini menuntut penonaktifan Ahok karena telah melanggar Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ketika presiden memilih semobil dengan Ahok, pastilah publik langsung akan mengambil spekulasi. Kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari gubernur," kata Aboe.

Karena itu, dia berharap Presiden Jokowi seharusnya dapat menjaga marwah posisinya. Ditambah banyak ekses negatif yang lahir dari kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Agar jangan sampai masyarakat mengambil spekulasi bahwa sikap Jokowi tersebut adalah bentuk pengistimewaan atau bentuk perlindungan terhadap Ahok.

"Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat terganggu dengan kejadian ini," tegas Aboe. [wah]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya