Berita

Politik

Demi Rasa Adil Di Masyarakat, Ahok Harus Dinonaktifkan

SENIN, 20 FEBRUARI 2017 | 11:42 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama berpotensi menyalahgunakan jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta untuk pilkada.

Untuk itu, pemerintah harus segera memberhentikan sementara Ahok dengan alasan sudah menyandang predikat terdakwa.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).


"Diberhentikan sementara perlu dilakukan agar rasa adil di masyarakat mampu menyebar," ujarnya.

Jika pemerintah tidak menonaktifkan Ahok, maka itu sama saja membenarkan anggapan publik bahwa Ahok mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah.

Padahal, pemerintah kerap kali tegas kepada pihak-pihak yang mengkritik. Tapi ketegasan itu tumpul saat menghadapi proses hukum Ahok.

"Jika dekat dengan pemerintah dibela habis-habisan, namun jika mengkritik langsung dikriminalisasi," pungkas wakil ketua umum Gerindra itu. [mag/ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya