Berita

Politik

Pemerintah Wajib Lindungi Warganya Di Luar Negeri

MINGGU, 19 FEBRUARI 2017 | 01:26 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta segera melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja Indonesia Siti Aisyah yang saat ini tengah tersangkut kasus dugaan pembunuhan di Malaysia. Meski KBRI sudah punya pengacara tetap yang disewa oleh negara, namun hal itu harus bisa dipastikan sejak dini.

"Bagaimana memastikan dia (Siti) mendapat penasihat hukum sejak dini. Artinya apakah media sudah tahu belum, sudah ada informasi konsuler belum terkait hal ini," jelas Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/2).

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa status Siti Aisyah adalah korban yang harus dilindungi oleh negaranya. Hal ini juga untuk menghentikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada perempuan asal Serang, Banten tersebut.


"Juga penting bagaimana men-support keluarganya. Karena ini juga berkaitan dengan proses hukum ke depan," kata Anis.

Selain itu, pemerintah juga harus aktif melakukan diplomasi dengan Malaysia. Meyakinkan bahwa ada bantuan hukum dan perlindungan kepada warganya yang tersandung masalah di negara lain. Anis mengimbau agar ke depan pemerintah bisa memberikan pembekalan lebih banyak kepada calon pekerja migran. Terutama berkaitan dengan antisipasi aksi kejahatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Pemerintah memberikan informasi komprehensif kepada buruh migran tentang ancaman yang mungkin dihadapi, bagaimana modusnya. Saya kira penting dilakukan sampai tingkat desa, sehingga mereka yang berangkat punya bekal. Sehingga bisa mengantisipasi ketika ada orang yang mengiming-imingi macam-macam," demikian Anis. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya