Kementerian Perencanaan Pembanguna Nasional/Bappenas telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk pelaksanaan kordinasi, fasilitasi dan pencarian sumber-sumber pembiayaan non-anggaran pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.
Karenanya, Bappenas memperkenalkan mekanisme kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
"Untuk mendapatkan modal, ada banyak jalan, tidak harus tergantung APBN. Membangun infrastruktur tak harus bergantung besar kecilnya APBN," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Jumat, (17/2).
Menteri Bambang membuka acara talkshow Pembiayaan Alternatif Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas dengan pembcara direktur PT Sarana Multi Infrastruktur dan Direktur PT Taspen sebagai terlibat dalam proyek tol Waskita Toll Road.
"Melalui kedua skema alternatif pembiatyaan infrastruktu yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur," ujar Bambang lagi.
Bambang menekankan, infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi dan alat pemerataan ekonomi di Indonesia. Ia berharap pembiayaan alternatif semacam ini datap berembes kepada proyek-proyek lain.
Skema PINA ini akan melengkapi skema KPBU yang juga dikenal dengan nama Public Private Partnership (PPP). Salah satu contoh fasilitasi pemerintah yang telah sukses adalah tercapainya financial closing untuk pembiayaan ekuitas proyek jalan tol Waskita Toll Road.
[zul]
