Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners AssociaÂtion/INSA) meminta pemerintah segera menjalankan program beyond cabotage atau kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera merah putih. Saat ini, 95 persen transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pengguÂnaan kapal nasional berbendera merah putih oleh perusahaan pelayaran telah terpenuhi denÂgan baik. "Namun, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan IndoneÂsia sebagai poros maritim dunia atau beyond cabotage," ujarnya di Makasar, kemarin.
Ia mengatakan, beyond caboÂtage akan membuat para penÂgusaha pelayaran dapat bersaÂing di kancah angkutan laut internasional terutama angkutan komoditas ekspor dan Impor. "Beyond cabotage mendesak untuk segera dilakukan," teÂgasnya.
Menurut dia, kebijakan monÂeter dan fiskal masih belum meningkatkan daya saing peÂlayaran nasional. Sebab, kebiÂjakan beyond cabotage belum dijalankan pemerintah. Karena itu, dia mengaku, tidak heran jika transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing.
Dia mengusulkan, adanya insentif bagi pemilik barang yang menggunakan kapal naÂsional untuk perdagangan luar negeri. "Upaya-upaya yang diÂlakukan harus terus didukung, sehingga program beyond cabotage dapat segera terealÂisasi," tuturnya.
Menurut dia, industri pelaÂyaran Indonesia perlu belajar bagaimana negara lain memperÂlakukan industri pelayarannya. Beberapa hal yang perlu dipelaÂjari antara lain kebijakan fiskal dan moneter di industri ini.
Carmelita juga mengajak, seluruh pemangku kepentingan industri pelayaran mendeteksi sejumlah permasalahan dan mencarikan solusi terbaik untuk menjawab tantangan industri pelayaran mendatang. "Kita akan bangga melihat kapal-kapal berbendera merah putih berkibar dengan gagahnya di Eropa, Amerika, dan negara besar lainnya," ujar dia.
Dilakukan Bertahap Menko Maritim Luhut B. PanÂdjaitan mengatakan, program
beyond cabotage akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, hal itu pemting agar membuat industri maritim Indonesia komÂpetitif dengan negara lain.
"Untuk itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah. Dalam pengemÂbangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara berÂbagai sektor harus dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain juga perlu ditangani secara terbuka. "Hal ini dapat dilakuÂkan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara," tuÂtur dia. ***
