KETIKA mendengar rencana aksi-damai turun ke jalan secara massal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2017, rasa gamang merundung lubuk sanubari saya. Saya bukan mempermasalahkan alasan sehingga masyarakat sampai merencanakan aksi-damai turun ke jalan secara massal 112 seperti 411 atau 212 sebab saya sepenuhnya menghormati hak asasi rakyat untuk melakukan ungkap rasa di alam demokrasi masa Orde Reformasi.
Namun saya sekadar melihat kenyataan suasana sosio-politik menjelang Pilkada 2017 telah berkembang sedemikian rupa sehingga ibarat sumbu bahan peledak yang sudah menjadi sangat pendek. Kondisi sosio-politik di awal sampai dengan medio bulan Februari 2017 sudah menjadi sangat beda dari bulan November dan Desember 2016. Masyarakat di awal sampai dengan medio bulan Februari 2017 sudah terbagi-bagi menjadi beberapa kubu yang masing-masing secara membabibutatuli plus semangat maju tak gentar rawe rawe rantas malang malang putung mati-matian mendukung buah hati masing-masing. Perbedaan pilihan memicu kecurigaan sampai kebencian bukan hanya dari satu kubu terhadap kubu politik lainnya namun bahkan sudah merambah ke wilayah antar teman, antar sanak keluarga, bahkan antar suami dan isteri, ayah dan anak-anak, ibu dan anak-anak, anak dan anak, kakek dan nenek, kakek-nenek dan cucu-cucu sampai cicit-cicit. Pertengkaran secara verbal masih bisa ditolerir meski sebenarnya juga tidak terlalu perlu. Namun yang paling tidak bisa ditolerir adalah kekerasan batiniah yang meledak menjadi kekerasan ragawiah hanya akibat beda pilihan pada pemilihan umum belaka.
Ledakan kekerasan ragawi itulah yang saya kuatirkan akan terjadi apabila aksi damai 112 akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2017 dengan cara turun ke jalan. Saya percaya bahwa para pelaku aksi damai akan optimal berikhtiar menunaikan jihad al Nafs maka akan menahan diri masing-masing untuk tidak melakukan kekerasan. Namun saya menguatirkan ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan provokasi memancing kekerasan ragawiah agar aksi damai 112 tidak terlaksana secara damai.
Saya bersyukur alhamdullilah bahwa dua hari menjelang 112, tidak kurang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Kerja Jenderal Purnawirawan Wiranto telah menyempatkan diri untuk melaksanakan pertemuan musyawarah mufakat dengan para pimpinan 411 dan 212 yang akan menyelenggarakan 112. Wiranto dalam konferensi pers seusai pertemuan menegaskan bahwa pemerintah mendukung penyampaian aspirasi oleh masyarakat asal aksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak merugikan masyarakat banyak.
Maka disepakati bahwa aksi-damai 112 akan dilakukan dalam bentuk shalat bersama di Masjid Istiqlal, serta diiringi dengan tausyiah. Ditegaskan bersama bahwa pada Jumat 11 Februari 2017 tidak akan diselenggarakan aksi damai dengan cara turun ke jalan secara massal. Insya Allah, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila lestari terjunjung tinggi !MERDEKA!
[***]
Penulis adalah pembelajar makna Pancasila
