Berita

Pilkada Jakarta: Politik Ekologi Dan Beban Warisan Anti Pembangunan Politik Alternatif

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 14:50 WIB | OLEH: PIUS GINTING

REKLAMASI Teluk Jakarta untuk kepentingan kelas borjuis. Tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan. Ekspansi wilayah kota ke tengah laut dari material yang diperlukan, laut yang ditimbun, hingga sistem operasional (siklus material, energi) saat kompleks hunian reklamasi telah berfungsi akan menabrak prinsip prinsip keberlanjutan (siklus tertutup dalam penggunaan material, energi, prinsip yang diperkenalkan oleh Barry Commoner).

Contohnya, pasokan pangan akan diambil dari daerah pertanian luar Jakarta, dan membutuhkan transportasi yang boros energi. Material pangan berdasarkan prinsip ekologi sebaiknya dikonsumsi di lokasi atau dekat dengan lokasi dimana pangan tersebut dihasilkan, agar sisa dan limbah pangan tersebut kembali ke lokasi tersebut sebagai bahan penyubur.

Alih alih demikian, sisa pangan dan sampah yang kelak dihasilkan di daerah reklamasi akan masuk ke wilayah laut, dan berpotensi menimbukan kawasan laut dengan kualitas buruk dikenal dengan istilah dead zone (ikan ikan mati massal karena kekurangan oksigen).


Perlu artikulasi politik lingkungan yang mengeritik ekpansi wilayah perkotaan dibawah sistem kapitalistik.

Artikulasi politik lingkungan yang anti kapitalistik dan menawarkan solusi pembangunan yang berkelanjutan--tanpa eksploitasi terhadap pekerja--dan mengembalikan hubungan organik manusia dengan alam sangat diperlukan ditengah memburuknya kualitas lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan alam banyak telah diputus oleh kapitalisme dengan cara primitif seperti penggusuran, perampasan lahan dan penutupan laut wilayah tangkap nelayan. Maupun dengan cara cara pasar, dengan membeli lahan rakyat yang telah hidup susah, perlu suntikan finansial.

Tidak ada jalan keluar dari persoalan lingkungan yang bisa diharapkan dari kandidat Pilkada Jakarta. Ahok telah membangun reklamasi. Anis selama jadi Rektor Paramadina punya hubungan kerjasama erat dengan Newmont, perusahaan pembuang limbah tambang terbesar ke laut di dunia (120.000 ton per hari di Teluk Senunu). Sandi Uno sangat dekat dan kaya berkat industri tambang batubara, penyebab perubahan iklim. Agus juga tak lebih baik bercermin dari kebijakan lingkungan pada masa pemerintahan SBY, seperti melindungi Lapindo dari pertanggungjawaban mutlak, dan juga mengeluarkan Perpres Reklamasi di Bali.

Pilkada Jakarta adalah dengan semua kandidat dengan rekam jejak buruk bagi lingkungan hidup. Semuanya akan berbuat bagi kelompok borju yang diuntungkan. Dan mengorbankan lingkungan hidup secara umum.

Namun alternatif dan artikulasi politik lingkungan yang komprehensif ini akan berhadapan dengan kekuatan mapan dan sering memelihara organisasi reaksioner dan represif. Wikileaks mengungkap FPI sebenarnya dipelihara oleh kekuatan negara. Dan Ahok selama proses kampanye ini telah berhadapan dengan kekuatan tersebut. Apakah pertentangan mereka abadi? Kemungkinan juga tidak.

Namun jika Ahok kalah saya mengkawatirkan politik represif berbasis keagamaan akan meluas. Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan SBY dengan peristiwa Cikesik, penyerangan aksi AKKBB.

Tentu gerakan lingkungan tidak akan sesulit sekarang memilih jika aktivis gerakan lingkungan membangun kekuatan politik alternatif, seperti Partai Hijau atau koalisi partai politik alternatif yang dibangun gerakan aktivis. Tapi mayoritas tokoh aktivis lingkungan enggan membangun kekuatan politik alternatif tersebut. Namun bukan berarti aktivis lingkungan ini kemudian tidak mendekat kepada kekuasaan mapan yang dihasilkan oleh proses partai politik. Sebutlah diantaranya EH, ChM, AT.

Mereka semua telah berkontribusi bagi macetnya gerakan politik lingkungan hidup di Indonesia sehingga iklim kampanye pilkada tidak berbasiskan penyelamatan lingkungan hidup, namun sentimen ikatan primordial yang semu.[***]

Penulis adalah aktivis lingkungan hidup.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya