Ahok Belum Dinonaktifkan, ACTA Keluarkan Teguran Hukum Terbuka Kepada Mendagri

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengeluarkan Teguran Hukum Terbuka kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Teguran terbuka ini berisi desakan kepada Mendagri untuk segera memberhentikan Basuki T. Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Mendagri harus segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah menyandang status terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun," tegas Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman, dalam keterangan persnya (Jumat, 10/2).

Dia menegaskan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengacara senior ini juga membantah alasan yang menyebutkan Ahok tidak dapat diberhentikan karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah lima tahun sama. Meskipun dakwaan bersifat alternatif dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, tetap saja Ahok adalah Terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a.

Hal ini bisa merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya 'lebih dari' dan 'kurang dari' lima tahun.

"Tepatnya Ahmad Wazir didakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dalam kasus tersebut Mendagri dengan tegas memberhentikan sementara begitu Ahmad Wizar bahkan sejak yang bersangkutan masih berstatus tersangka," bebernya.

Selain itu, sambung Habiburokhman, pemberhentian sementara Ahok juga tidak tergantung seberapa berat hukuman yang diterimanya dari Majelis Hakim. Karena istilah yang digunakan dalam UU adalah "terdakwa".

"Jadi, yang menjadi ukuran bukan berapa berat hukuman yang ditetapkan, melainkan apakah dia menyandang status terdakwa atau tidak. Begitu dia menyandang status Terdakwa, maka dia harus segera berhenti," tegasnya.
 
Karena itu pihaknya berharap Mendagri bisa menjalankan tugasnya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di atas.

"Jangan ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Ahok. Demikianlah teguran ini kami sampaikan, pengabaian atas teguran hukum ini akan kami tindaklanjuti dengan gugatan hukum," tandasnya. [zul]