Berita

Salamuddin Daeng/Net

Politik

Pemecatan Dirut Pertamina Kasar Dan Tidak Beretika

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 06:26 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DALAM kemelut politik yang melanda Indonesia sekarang ini , ada hal perlu kita waspadai yakni pihak pihak yang hendak mengambil keuntungan pribadi dan kelompok dengan memanfaatkan lepasnya perhatian publik atas masalah masalah diluar pilkada DKI.

Dalam contoh kasus Pemecatan Dwi Sucipto, direktur utama Pertamina, ditengarai sebagai upaya salah satu kubu dalam pemerintahan Jokowi untuk menempati posisi strategis itu.

Pemecatan Dirut Pertamina nyaris sama- sekali tidak ada sebab musababnya. Dipecat begitu saja, tanpa ada penjelasan yang prinsip dan bahkan terkesan tidak ada penghargaan sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan Dwi Sucipto bagi Pertamina.


Dalam suasana kemelut politik nasional sekarang ini menjadi kesempatan bagi kubu-kubu dalam pemerintahan Jokowi untuk merebut jabatan-jabatan strategis dan melepaskan diri dari kontrol publik.

Perebutan jabatan ini tentu akan dimaknai masyarakat dalam rangka mengamankan proyek proyek mereka di  Pertamina. Ini tindakan yang licin dan pengecut.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan informasi dari dekom Pertamina yang telah menyampaikan secara terbuka di media bahwa sekarang BUMN terbesar di Tanah air ini tengah merancang mega proyek senilai Rp 700 triliun yang merupakan mega projek terbesar dalam era pemerintahan presiden Jokowi setelah proyek listrik 35 ribu megawatt.

Untuk menyukseskan mega proyek tersebut maka di Pertamina dipersiapkan secara khusus  satu direktur untuk menangani mega projek yang menggiurkan itu yakni direktur mega proyek. Ini adalah lahan besar!

Pemecatan Direktur utama Pertamina,Dwi sucipto , tampak jelas sebagai upaya menggolkan mega proyek salah satu kubu dalam pemerintahan Jokowi yang menempatkan orang mereka dalam Pertamina. Bagi saya apapun kepentingannya pemecatan tanpa basa basi, tanpa ada kesalahan, merupakan sesuatu yang tidak beretika sama sekali, alias suatu sikap sok Kuoso.

Karena itu kita meminta agar nama baik Dwi Sucipto atas pemecatan yang bersifat arogan dan  pengecut dapat dipulihkan dengan terang benderang. Sekecil apapun prestasi Dwi Soecipto pantas mendapat pengakuan dan penghargaan dengan penjelasan yang "clear" tentang pencopotannya dari kursi direktur utama Pertamina. [***]

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya