Berita

Foto: RM

Politik

JK: Lambang Palang Merah Simetris, Bukan Salib

RABU, 08 FEBRUARI 2017 | 22:14 WIB | LAPORAN:

RMOL. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan perubahan lambang yang digunakan PMI mendesak dilalukan.

Menurut dia, lambang itu harus diketahui secara pasti dan dikenali dengan mudah meski dari jarak jauh. Salah satu fungsinya untuk menghindari adanya kontak senjata terhadap petugas kepalangmerahan.

"Kalau pakai lambang Garuda, misalnya, hanya kelihatan dari jarak 50 meter. Makanya, dipakai lambang yang sekarang (plus) agar bisa dilihat dari jauh,” kata JK saat rapat dengan Komisi IX di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2).


Dia menjelaskan, pembahasan RUU Kepalangmerahan sudah dilakukan cukup lama. Pasalnya, polemik terkait lambang organisasi itu yang terus dipersoalkan. Atas dasar itu, JK pun meminta agar para pihak tidak menganggap lambang itu sebagai lambang yang sama.

"Palang merah itu (lambangnya) simetris, sedangkan salib itu kakinya panjang,” kata dia.

JK menjelaskan lagi, lambang plus pada palang merah merupakan simbol penghormatan kepada Henry Dunant, tokoh kemanusiaan asal Swiss. Dunant mencetuskan misi kemanusiaan usai menyaksikan Perang Solferino pada 1859 silam.

Menurut catatan sejarah, lambang palang merah itu diciptakan oleh seorang ahli matematika muslim asal Swiss, Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi.

"Lambang yang sekarang diciptakan ahli matematika Islam, Muhammad Ibn Musa al Khawarizmi. Ini harus jelas biar tidak ada keraguan,” ujarnya.

Selain lambang tersebut, Wapres menyebut, ada lambang lain yang juga digunakan sebagai simbol palang merah, yaitu bulan sabit.

Kata JK, lambang palang merah hanya dapat digunakan oleh petugas medis, relawan serta anggota militer non satuan tempur.

"Hal itu diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949," tandasnya. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya