KANTOR Berita Politik RMOL, 2 Februari 2017 memberitakan bahwa mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier meminta gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama harus mengundurkan diri dari panggung politik eksekutif. Hal itu penting guna mengurangi gangguan stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang belakangan mencuat gara-gara ulah Basuki alias Ahok.
Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menegaskan, mempertahankan Ahok hanya akan membuat aparat penegak hukum dan TNI selalu repot dan tegang.
"Begitu pula lembaga negara lainnya seperti BPK, KPK dan DPR/DPRD menjadi repot dan sorotan publik. Biaya pengamanan yamg harus dipikul negara atau APBN/ APBD juga saya kira lumayan besar," jelas dia kepada redaksi, Kamis (2/2).
Selain itu, Ahok dirasa Fuad juga membuat para pengusaha besar tidak nyaman. Apalagi,
political costs yang harus mereka pikul mulai memberatkan.
"Bangsa ini terasa terpecah karena mulut Ahok selaku pejabat publik yang mudah menyulut keributan. Padahal itu sudah pembawaan dari sononya yang rasanya sudah tidak bisa diubah," katanya.
Tak hanya itu, informasi yang diterima Fuad, banyak pegawai DKI yang gerah dengan kehadiran Ahok sehingga bekerja tertekan dan tidak maksimal.
"Para pendukung Ahok baik pendukung politik maupun finansial harus bijak menjelaskan hal ini pada Ahok. Untuk Ahok, saya kira ini juga bukan berarti akhir dari segalanya, sebab masih ada ruang atau kegiatan lain yang masih bisa di gelutinya, termasuk kembali ke DPR," katanya.
Fuad pun berpesan kepada semua pihak untuk bisa mampu menahan diri dari saling lapor melaporkan yang hanya menambah ketegangan sesama anak bangsa.
"Para pemimpin bangsa khususnya para petinggi negara agar berusaha maksimal berbuat jujur dan adil dalam penegakan hukum," tandasnya.
Apabila kita seksama menyimak saran mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, dapat ditarik berbagai kesimpulan. Rekam jejak sejak BTP menggantikan posisi Ir. Joko Widodo sebagai gubernur Jakarta memang membuktikan fakta tidak bisa disangkal bahwa penuh dengan beban keributan apalagi setelah mencuatnya kasus Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta, ingkar Kontrak Politik Jokowi dengan rakyat miskin dengan melakukan penggusuran secara sepihak tanpa sudi mendengar amanat penderitaan rakyat yang sudah miskin masih digusur.
Keributan memuncak pada kasus dugaan penistaan agama yang telah menghebohkan Nusantara memicu aksi damai 411 dan 212 yang disusul dengan gerakan saling lapor sehingga mengancam persatuan bangsa Indonesia.
Namun saran pak Fuad tidak mudah diwujudkan. BTP tidak bisa diharapkan untuk begitu saja mengundurkan diri dari Pilkada 2017 akibat di samping inkonstitusional di mana mereka yang mengundurkan dari dari Pilkada terancam pidana denda juga ada beberapa pihak berkepentingan bahwa BTP harus hukumnya wajib menjadi gubernur Jakarta.
Maka BTP benar-benar dalam situasi dilematis serba salah ibarat maju-kena-mundur-kena. Apabila mengundurkan diri dari Pilkada 2017 terancam pidana dan denda puluhan milard rupiah namun apabila melanjutkan ambisinya di rahah politik eksekutif dengan tetap mempertahankan sikap dan perilaku kasarnya dan tetap menindas rakyat miskin maka diyakini bahwa apa yang dikuatirkan Fuad Bawazir akan benar-benar terwujud menjadi kenyataan.
Maka selanjutnya mutlak tergantung pada keputusan Basuki Tjahaja Purnama sendiri mengenai apakah akan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu atau mengorbankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. [***]
Penulis adalah pembelajar makna pengorbanan
