. Kualitas guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih memprihatinkan sampai saat ini. Mereka seolah kurang mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing.
Demikian ditegaskan Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, Abdul Jabbar Toba, saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Kualitas pengajar yang tidak maksimal menghasilkan jumlah pengangguran lulusan SMK sangat besar. Dirinya mencatat, saat ini kurang-lebih 7000 lulusan dari SMK di Sulawesi Tenggara belum bisa meneruskan ke dunia kerja.
Menjawab itu, Mendikbud Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa saat ini banyak SMU yang "disulap" menjadi SMK. Akhirnya, jumlah guru sesuai dengan keahlian hanya berjumlah 22 persen.
"Sisanya guru yang mengajarkan matematika dan agama," jelas Muhadjir, seperti disiarkan bagian pemberitaan DPD RI.
Menurut Muhadjir, tidak ada harapan bagi SMK di Indonesia untuk maju jika kondisi masih sama seperti tadi. Muhadjir juga mengaku berat membenahi ini, sehingga pada tahun lalu pihaknya menyekolahkan guru-guru di SMK untuk memiliki keahlian baru atau keahlian ganda.
"Tahun ini kita sudah menyekolahkan 15.000 guru SMK. Ini kita tempuh karena tidak mungkin mengangkat guru baru. Karena anggarannya memang tidak ada,†jelas dia.
Dalam kesempatan rapat itu, Muhadjir juga memberi penjelasan mengenai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Program itu sebelumnya dianggap tidak siap dilakukan karena masih ada ketimpangan yang sangat besar antara pendidikan di Pulau Jawa dan luar Jawa, juga di kota dan desa.
Dia mengimbau pemerintah daerah, sesuai kewenangan daerahnya, dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer. Terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK.
"Pemerintah daerah juga harus menyediakan ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK," tuturnya.
[ald]
