Berita

Mike Pence/Net

Politik

Pemerintah Diminta Jadikan Komentar Wapres AS Rujukan Kebijakan Rokok

MINGGU, 22 JANUARI 2017 | 15:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bahwa dirinya tidak percaya rokok bisa membunuh seseorang seperti yang dipercayai ilmuan dan ahli kesehatan dunia, menuai aspirasi dari politisi dalam negeri. Salah satunya Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan Firman Soebagyo.

"Saya sangat mengapresiasi pandangan (Mike Pence) bahwa merokok tidak membunuhmu. Sebagai politisi konservatif Wapres AS itu sangat memahami tentang politik dagang," kata Firman dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (22/1).

Wakil ketua Baleg ini bahkan meminta Pemerintah Indonesia untuk menjadikan pernyataan Pence sebagai rujukan dalam mempertahankan kedaulatan rakyat, khususnya di sektor pertanian. Apalagi petani tembakau di daerah kena efek dari kampanye anti rokok yang gencar disuarakan beberapa tahun belakangan ini.


"Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa kita harus tetap pada posisi mempertahankan kedaulan bangsa di atas segala-galanya. Semua kebijakan dan regulasi harus mengacu kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan asing," lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini.

Sebelumnya, pasangan Donald Trump sebagai pemimpin Amerika Serikat 4 tahun ke depan ini mengungkapkan bahwa rokok tidak dapat membunuh seorang perokok.

"Waktu untuk cek kenyataanya cepat, Meskipun histeria dari kelas politik dan media, merokok tidak dapat membunuh. Faktanya, 2 dari setiap tiga perokok tidak mati dari penyakit merokok dan 9 dari sepuluh perokok tidak mengidap kanker paru-paru," jabar Pence, seperti dikutip Businessinsider.co.id. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya