. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (DPP Hippindo) melaporkan rapor merah untuk pertumbuhan industri ritel di tahun 2016. Sesuai data ritel maka penurunan omset dan daya beli masyarakat ini sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir.
"Masih bisa buka toko dan tidak melakukan PHK karyawan di Tahun 2016 sudah bisa dibilang bagus." kata Ketua Umum DPP Hippindo, Budihardjo Iduansjah di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (17/1).
Meskipun mengalami kelesuan daya beli namun anggota Hippindo selalu berkomitmen memberikan barang atau jasa yang terbaik bagi para pelanggannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Untuk itu Hippindo mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, agar di tahun 2017 ini sektor ritel dapat bertahan, terutama dari para pengelola mall pusat perbelanjaan dan pemerintah. Salah satu kontribusi biaya yang terbesar dan membebani peritel adalah kenaikan biaya service charge yang bisa mencapai 30 persen.
Belum lagi beban biaya sewa yang bisa naik puluhan persen bahkan bisa lebih dari 100 persen.
"Kami berharap pihak mall tidak menaikkan biaya-biaya termasuk sewa dan service charge. Namun apabila naik, kami meminta agar tidak melewati kenaikan inflasi atau maksimal kenaikan sebesar 5 persen," papar Budihardjo.
Karena apabila biaya-biaya naik ditambah kenaikkan UMP maka ritel pun akhirnya akan menaikan harga jual ke konsumen dimana daya beli masyarakat menurun.
Pada akhirnya peritel tidak mampu menutup biaya operasionalnya dan akan berakibat dengan penutupan toko dan PHK.
Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian mengenai hambatan di sektor ritel ini dengan segera menerbitkan aturan di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain yang telah menerapkan regulasi yang mengatur hubungan Pengelola Pusat Belanja dengan para tenantnya, sehingga tercipta hubungan yang berimbang antara Pengelola Pusat Belanja dengan para tenantnya agar dapat bersinergi demi mendukung Perekonomian Nasional.
"Ritel di Indonesia banyak menghidupi industri Iokal dengan tenaga kerja yang besar. sehingga apabila industri ritel terpuruk maka akan mengganggu perekonomian nasional. Untuk itu kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah," harap Budihardjo.
[rus]
