Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) mendukung pembentukan Indonesia Raya Incorporated (IRI). IRI dianggap bisa menangkal ancaman perpecahan akibat tidak meratanya kesejahteraan sekaligus menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan asing.
"PPAD mendukung karena warga PPAD sebagai purnawirawan tentara pasti mendukung wawasan nusantara sebagai suatu kesepakatan, suatu cara pandang bangsa tentang lingkungan, bukan hanya kesatuan teritorial tapi juga sosial politik ekonomi dan budaya," kata Kiki Syahnakri saat ditemui di kantornya, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Kiki mengatakan, untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi, ide IRI sangat bagus. Poin utama IRI yang digagas Gerakan Ekayasa Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia) adalah, baik industri hilir dan industri hulu harus dimiliki oleh negara dan rakyat Indonesia melalui perkawinan badan usaha permerintah (negara) dan badan usaha pemerintah daerah yang masing-masing menguasai saham mayoritas di badan usahanya.
"Dalam konteks kesatuan ekonomi harus ada kesimbangan dan keadilan antar wilayah karena setiap wilayah memiliki sumber daya yang beda-beda. Bahkan ada yang minim sourcesnya. Dalam konteks kesatuan ekonomi, ide iri sangat bagus karena berdasarkan wawasan nusantara," sambung Kiki Syahnakri.
Kiki mengingatkan ketidakmerataan kesejahteraan bisa menyebabkan disintegrasi. Daerah yang kaya ingin memisahkan diri karena ingin maju sendirian, dan daerah yang miskin juga ingin memisahkan diri karena merasa tidak sejahtera.
Dia mencontohkan sewaktu dirinya menjabat Pangdam tahun 1999 di NTT muncul wacana membentuk negara Timor Raya bersama dengan Timor Timur. Harapan mereka waktu itu mungkin menjadi semacam protektorat Australia.
"Hanya sekarang implementasinya bagaimana. Tidak mungkin Kepres tapi perlu dituangkan dalam undang-undang sehingga mengikat daerah. Undang-undang minerba apa mungkin, atau di undang-undang otonomi daerah?" kata Kiki mengingatkan perlunya jaminan konstitusi dan perangkat negara untuk mengimplementasikan gagasan IRI.
Jika memang belum ada pengaturan di dalam sejumlah Undang Undang yang ada saat ini, Kiki menyarankan segera dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dalam konteks judicial review, PPAD bisa ikut," kata Kiki yang mengakhiri karir militernya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.
Menurut Kiki, IRI bukan hanya perlu diwujudkan di pertambangan tapi juga perkebunan dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain dapat mencegah disintegrasi, pembentukan IRI diyakininya dapat menjaga kedaulatan Indonesia dari rongrongan negara lain.
Menurut Kiki Syahnakri, secara geopolitik saat ini Indonesia mengalami ancaman serius, yakni hegemoni global. Dikatakannya, ancaman global datang dari AS dan Cina. Kedua negara hegemonik ini ingin menjadikan Indonesia sebagai sapi perah buat mereka.
"Tapi melakukannya dengan soft power, bukan hard power. Dulu perang melalu penghancuran fisik, pendudukan fisik, sekarang tidak. Sekarang melalui penghancuran dari dalam sehingga negara mengalami self destruction," ungkapnya.
Dia mengingatkan, bahaya dari hegemoni AS di Indonesia yang secara sistematis melucuti kedaulatan Indonesia.
"Tiba-tiba kita sudah tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi. Tidak heran pada 1999-2002 terjadi 4 kali amandemen, dan tidak terasa amandemen ini sudah terlalu liberalistik, tidak Pancasila," ujarnya.
Dijelaskan Kiki, bahkan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sewaktu menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2008 mengatakan, sudah ada 72 Undang Undang turunan hasil amandemen yang pembuatannya ditongkrongi oleh konsultan asing.
Sekarang, katanya malah sudah ada ratusan. Contohnya, Undang Uindang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi. Di salah satu pasalnya diatur tentang hak guna usaha, bahwa perusahaan asing dalam pertambangan diberikan ijin selama 95 tahun dan bisa diperpanjang di muka 65 tahun.
"Penjelasan diperpanjang di muka itu pada saat ijin prinsip keluar sudah dengan perpanjangannya. Setelah itu bisa diperpanjang lagi selama 35 tahun. Artinya 195 tahun, ini seumur kerajaan Majapahit," ungkapnya.
"Di undang-undang migas dan minerba juga begitu. Membolehkan modal asing sampai 80 persen lebih. Jadi bayangkan selama hampir 200 tahun dengan mayortas modal mereka, kekayaan alam kita dikeruk," sambungnya.
Begitu juga dengan Cina. Kiki mengingatkan di bidang ekonomi, Cina pun sudah dikenal sebagai predator. Apalagi menurut Kiki, sudah tercatat dalam sejarah tahun 1293 Cina melakukan penyerangan ke kerajaan di Nusantara yakni Kartanegara.
"Sudah ada sejarahnya. Sekarang Cina dengan 1,3 lebih miliar penduduk, tidak mungkin dia memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan kepada warganya, walapun di bilang Cina kaya, banyak duit. Tuntuan bisa livestorng buat pendukungnya tidak mungkin ke siberian tapi ke bawah. Incaran pertama pasti Indonesia," katanya.
"Sekarang banyak proyek yang seluruh komponen harus dari sana. Pekerja dari level manajemen sampai pekerja kasar. Di Indonesia kurun waktu 2015-2016, ada 200 lebih proyek termasuk kereta cepat dari Cina. Makanya kita jangan terkaget-kaget tiba-tiba sudah banyak karyawan asal Cina," ungkapnya.
Ancaman global lainnya yakni Islam transnasional seperti yang dikampanyekan ISIS. Kata Kiki, kalau di-breakdown wujudnya adalah adanya intoleransi yang memecah-belah masyarakat Indonesia, menipisnya nilai-nilai Pancasila dan sangat mungkin terjadi pemberontakan bersenjata.
"Mosul dan Alepo yang dikuasai ISIS baru-baru ini dihajar. Albagdadi sudah mengintruksikan keluar dari situ, berjuang di negara masing-masing. Informasi intelijen, Albagdadi sudah menunjuk Filipina Selatan sebagai basis perjuangan baru. Filipina Selatan selangkah ke Indonesia sudah sampai. Kalau itu terjadi kita bisa goncang," katanya.
Karena itu, lanjut dia, kalau Indonesia tidak dibangun untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan maka sebentar lagi akan terjadi disintegrasi.
"Kalau bangsa ini tidak bangun untuk mewujudkan cita-cita kemeredakaan, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tinggal satu dua langah sampai kepada disintegrasi," katanya.
"Kalau tidak ada langkah mewujudkan IRI, bisa lebih cepat. IRI dalam rangka mewujudkan konsep keadilan dan keadilan keseimbangan di bidnag ekonomi dari seluruh wilayah, justru masuk dalam upaya menangkal ancaman-ancaman itu," demikian Kiki Syahnakri.
Dukungan pembentukan IRI disampaikan Kiki saat menerima kunjungan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayasa Unmada, AM Putut Prabantoro di kantornya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Putut menjelaskan IRI bisa menjadi pendekatan kemakmuran baru bagi Indonesia. Kepada Kiki, dia juga menyampaikan pada Rabu 21 Desember 2016 Ekayasa Unmada mengadakan FGD menghadirkan 14 akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia di Solo, dan mereka menyatakan mendukung pembentukan IRI.
Putut juga menyampaikan FGD menyorot IRI akan digelar di Batam selama 2 hari, Minggu dan Senin 22-23 Januari 2017. Ekayasa Unmada juga berencana memaparkan gagasan IRI ke Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Bappenas dan stakeholder lainnya dalam waktu dekat.
[dem]
