Ansor: Komitmen Jokowi Kelola SDA Harus Didukung

Gerakan Pemuda Ansor mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Apalagi, prinsip pengelolaan SDA telah berkiblat pada amanat UUD 1945, yakni bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, visi misi dan komitmen Presiden Jokowi telah diimplementasikan dengan tepat dan cerdas oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

"Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak, karena mendahulukan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Bahkan, tetap menghormati kaidah-kaidah dunia usaha dan investasi," kata Yaqut, dalam keterangan persnya, Senin (16/1).

Menurut anggota Komisi VI DPR itu, kekayaan SDA harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, Peraturan Pemerintah 1/2017, serta Permen ESDM 5 dan 6 Tahun 2017 berikut peraturan-peraturan teknis turunannya merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dalam pengelolaan SDA.

Peraturan baru yang dikeluarkan itu mewajibkan investasi saham asing menjadi saham nasional yang mencapai 51 persen, membuktikan jika negara sendiri yang nantinya menjadi penguasa mayoritas perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk PT. Freeport Indonesia. Dengan begitu, pengelolaan SDA yang berpihak pada rakyat akan menciptakan lapangan kerja yang makin luas.

Menurut Yaqut, kebijakan hilirisasi mineral dapat tetap berjalan. Namun, kewajiban pengembangan industri pengolahan atau pemurnian mineral (smelter) harus diberlakukan dengan jangka waktu realistis. Pemerintah juga dituntut untuk selalu menjaga iklim investasi dan bisnis, serta memberikan kepastian hukum.

"Kepastian hukum bagi usaha pertambangan dan dunia usaha terkait diperlukan karena peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan adalah perwujudan tata kelola dan arah kebijakan yang jelas, tertata, terukur dan realistis. [ald]