Sumatera Utara (Sumut) adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan populasi terbesar keempat. Namun sayang, dengan luas wilayah dan kekayaan alamnya, Sumut baru memiliki APBD Rp 9 triliun.
APBD ini sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Misalnya, APBD DKI Jakarta sudah tembus Rp 70 triliun dan APBD Jawa Barat hampir mencapai Rp 29 triliun.
Begitu kata pemerhati sosial Ruslan Tambak dalam diskusi bertajuk "Sinergitas Mahasiswa dengan Pemprov Sumatera Utara dalam Membangun Daerah" yang digelar Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta di Aula PC IMM Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (15/1) malam.
Senior KMSU Jakarta itu melanjutkan, Sumut memiliki lahan perkebunan karet dan sawit yang luas, tapi sayangnya para petani masih banyak yang melarat.
Kompleksitas Sumut semakin diperburuk dengan peredaran narkoba yang masuk lima besar dan termasuk "menyumbangkan" banyak pejabat yang terjerembab masalah korupsi.
"Kita kadang malu di Jakarta ini. Setiap ada kabar dan berita dari Sumut, itu bukan soal perestasi. Tapi kabar yang mengerikan sekaligus menakutkan, yaitu soal pejabat daerahnya terjaring tindak pidana korupsi," urai lulusan pascasarjana UMJ tersebut.
Dijelaskan Ruslan, dua gubernur Sumut yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho secara berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, pimpinan dan anggota DPRD Sumut beserta sejumlah bupati dan walikota juga acapkali berhadapan dengan masalah yang sama.
Sebagai putra daerah asli Sumut, Ruslan berharap di tahun 2017 ini para pejabat di Sumut bisa menjalankan roda pemerintahan dengan bersih, akuntabel, dan bersinergi. Sehingga masyarakat Sumut, khususnya warga miskin bisa merasakan keberadaan pemerintah.
"Tidak mesti masuk ke dalam sistem untuk membenahi, tapi bisa dilakukan melalui kritik yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro masyarakat, dengan memberikan masukan kepada pemprov sesuai bidang dan keilmuan mahasiswa," imbau Ruslan kepada kader KMSU Jakarta.
[ian]
