Berita

KMSU/Net

Nusantara

KMSU Berharap Roda Pemerintahan Sumut Bersih Di 2017

MINGGU, 15 JANUARI 2017 | 18:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sumatera Utara (Sumut) adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan populasi terbesar keempat. Namun sayang, dengan luas wilayah dan kekayaan alamnya, Sumut baru memiliki APBD Rp 9 triliun.

APBD ini sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Misalnya, APBD DKI Jakarta sudah tembus Rp 70 triliun dan APBD Jawa Barat hampir mencapai Rp 29 triliun.

Begitu kata pemerhati sosial Ruslan Tambak dalam diskusi bertajuk "Sinergitas Mahasiswa dengan Pemprov Sumatera Utara dalam Membangun Daerah" yang digelar Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta di Aula PC IMM Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (15/1) malam.


Senior KMSU Jakarta itu melanjutkan, Sumut memiliki lahan perkebunan karet dan sawit yang luas, tapi sayangnya para petani masih banyak yang melarat.

Kompleksitas Sumut semakin diperburuk dengan peredaran narkoba yang masuk lima besar dan termasuk "menyumbangkan" banyak pejabat yang terjerembab masalah korupsi.

"Kita kadang malu di Jakarta ini. Setiap ada kabar dan berita dari Sumut, itu bukan soal perestasi. Tapi kabar yang mengerikan sekaligus menakutkan, yaitu soal pejabat daerahnya terjaring tindak pidana korupsi," urai lulusan pascasarjana UMJ tersebut.

Dijelaskan Ruslan, dua gubernur Sumut yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho secara berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, pimpinan dan anggota DPRD Sumut beserta sejumlah bupati dan walikota juga acapkali berhadapan dengan masalah yang sama.

Sebagai putra daerah asli Sumut, Ruslan berharap di tahun 2017 ini para pejabat di Sumut bisa menjalankan roda pemerintahan dengan bersih, akuntabel, dan bersinergi. Sehingga masyarakat Sumut, khususnya warga miskin bisa merasakan keberadaan pemerintah.

"Tidak mesti masuk ke dalam sistem untuk membenahi, tapi bisa dilakukan melalui kritik yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro masyarakat, dengan memberikan masukan kepada pemprov sesuai bidang dan keilmuan mahasiswa," imbau Ruslan kepada kader KMSU Jakarta. [ian]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya