Monster Freeport Sampai Jumpa Di Tahun 2019

PADA Kamis 12 Januari Tahun 2017, Presiden RI Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Peraturan tersebut menjalankan amanat UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana juga diatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri.

Terkait izin ekspor mineral, diberikan kepada: Pertama, badan usaha pertambangan yang mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dua, membangun fasilitas pemurnian (smelter) dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun. Progress pembangunan dipantau oleh auditor independen setiap 6 bulan. Jika progress di lapangan tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui, rekomendasi ekspor akan dicabut. Ketiga, divestasi saham hingga 51 persen dalam jangka 10 tahun.

Dengan demikian, Freeport berhenti ekspor konsentrat ke luar negeri karena tidak mememuhi ketentuan yang diatur pada saat ini.

Berkaca dari pengalaman yang sudah terjadi dalam sejarah konflik dan rekayasa selama ini, publik harus satu padu menjaga bumi Papua dari hasutan atau provokasi mengatanamakan separatisme, penembakan misterius dan hal lainnya, yang direkayasa lantaran sang monster kapitalis Freeport hari ini tidak diistimewakan oleh rezim Jokowi-JK.

Dua tahun akan datang harus dimanfaatkan sebaiknya guna melakukan evaluasi menyeluruh terkait keberadaan Freeport.

Evaluasi jelang pembicaraan izin Freeport di tahun 2019 harus melibatkan masyarakat adat setempat.
Evaluasi terkait lingkungan hidup, dampak ekologi akibat operasi tambang freeport menyempitkan ruang hidup orang Papua. Hutan dan tanah luas telah tertutup limbah. Lebih-lebih evaluasi sistem security yang buruk selama ini.

Dengan berubahnya kontrak karya Freeport menjadi pertambangan khusus, maka tidak ada dalil apapun bagi militer untuk menjaga Freeport. Sebab selama ini kehadiran militer yang dibayar perusahaan hanya menambah kebencian orang Papua kepada pemerintah.

Dalam suasana penghentian ekspor bahan mentah hingga tahun 2019 untuk pembicaraan izin lanjut terkait Freeport, jangan lagi ada oknum diperalat demi mengacaukan situasi Papua. Sebab sejarah Freeport adalah bersembunyi di balik konflik separatis Papua merdeka dan pengalihan isu-isu konflik sosial.

Saya juga berharap pada seluruh warga Indonesia agar tidak lagi diguna-guna oleh kekuatan asing untuk membangun konfrontasi tak jelas seperti isu-isu yang bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Arkilaus Baho
Aktivis Papua