Berita

Megawati

Politik

PDIP: Kelompok Islam Eksklusif Pasti Terganggu Dengan Pidato Megawati

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 09:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Meski mendapat apresiasi luar biasa dari publik, namun diakui pasti ada yang menolak isi pidato yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara HUT ke-44 PDIP pada Selasa kemarin.

Bahkan ada menyebut yang isi pidato tersebut berbahaya karena bisa menyulut konflik di tengah masyarakat.

"Tentu tidak bisa menyenangkan semua orang," ungkap politikus PDIP Eva Sundari  saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.


Dia menegaskan bagi kelompok yang selama ini kerap mengusung isu SARA, egois, dan tidak mau berdialog, pasti merasa tertohok dengan pidato Megawati tersebut. Karena itu akan menolak apa yang disampaikan Presiden ke-5 tersebut.

"Kelompok yang eksklusif tentu terganggu, kalau yang inklusif happy," sambung anggota DPR RI ini.

Eva menjelaskan sejak awal ideologi PDIP adalah Pancasila. Yaitu, Pancasila yang menerima semua agama, termasuk Islam.

"Islam yang seperti NU dan para founding fathers zaman BPUPKI, yang terdiri dari macam-macam agama. Jadi bukan NKRI yang bersyariah," tekan Eva.

Karena itu, dia menambahkan, pihak-pihak yang menolak pidato Megawati tersebut punya agenda di luar Pancasila.

"Orang-orang NU dan Muhammadiyah tak ada yang protes. Karena paham. Karena bagi Bu Mega Islam kebangsaan, bukan Islam yang punya agenda di luar Pancasila, yang memperalat Islam di luar agenda konsensus kebangsaan," tandasnya.

Sebelumnya sejumlah pihak menyayangkan isi pidato Mega tersebut. Salah satunya pakar otonomi daerah, Prof. M. Ryaas Rasyid, yang menurutnya, sangat berbahaya. Namun dia mengingatkan umat Islam jangan sampai terprovokasi, lalu menyerang Mega. Karena dia yakin, Mega hanya membacakan pidato yang disiapkan orang-orang yang anti Islam.

Berikut pernyataan Prof. M. Ryaas, yang pada masa Pemerintahan Gus Dur-Mega, menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Saya kenal lama dengan megawati. Saya tahu batas kemampuannya berpidato dan berkomunikasi. Dari materi itu saya yakin dia hanya membacakan. Penulis pidatonya pasti seorang yg anti-Islam atau  sangat takut pada kebangkitan Islam atau mau menempatkan PDIP pada garis depan konfrontasi nasionalis thdp Islam. Ini sangat berbahaya. Ummat Islam jangan lsg terpancing atau terprovokasi untuk lawan megawati apalagi menempatkannya sebagai sasaran. Tujuan mereka agar ummat menyasar ke mega karena mega akan otomatis dibela kaum marhaenis. Ini yg ingin dibenturkan oleh kekuatan anti Islam itu. Wallahu alam.


Dalam pidato pada Selasa lalu, Megawati memang berbicara soal kelompok yang menurutnya menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendak. Dia pun menyinggung soal Aksi Bela Islam, terutama yang terakhir, yaitu gerakan 212 yang turun dengan jumlah besar. Meski memang dalam pidatonya Mega menyebut penghujung tahun 2015, namun diyakini maksudnya adalah 2016.

Berikut cuplikan pidato Megawati.

Peristiwa di penghujung tahun 2015, telah menggugah sebuah pertanyaan filosofis dalam diri saya: cukupkah bagi bangsa ini sekedar memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Dari kacamata saya, pengakuan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, memuat suatu konsekuensi ideologis yang harus dipikul oleh kita semua. Dengan pengakuan tersebut, maka  segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Apa yang terjadi di penghujung tahun 2015, harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi” terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup”, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat.

Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.

Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman  dalam ideologi tertutup tidak ditolelir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebhinekaaan.

Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Disisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa self fulfilling prophecy”, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.
[zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya