Berita

Politik

Soal DLP, Sebaiknya Kemenkes Dan IDI Bangun Dialog

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 07:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dokter Layanan Primer (DLP), program studi yang rencananya akan mulai dibuka di 17 Fakultas Kedokteran di beberapa vniversitas di Indonesia masih mengalami penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

IDI bersikukuh menolak dicanangkannya program studi kedokteran baru yang setara spesialis tersebut dengan berbagai alasan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menilai sikap IDI tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat ini lebih dari 30 persen Puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu, pemerintah telah memiliki program Dokter Keluarga.


"IDI bukan asal menolak, (pemerintah) penuhi dulu kebutuhan 30 persen dokter di faskes (fasilitas kesehatan) satu itu. Lalu berdayakan Dokter Keluarga tersebut, karena fungsi DLP itu hampir sama dengan Dokter Keluarga," kata anggota Fraksi Nasdem ini, Jumat (23/2).

Kendati begitu, Irma menegaskan, sebaiknya pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan IDI, membangun dialog yang baik. Hal ini dilakukan penting karena banyak pihak juga yang menilai, IDI mestinya tidak hanya menolak saja. IDI harus memberikan kajian dan kerjasama dengan pemerintah.

"Sebaiknya Menkes duduk bersama dengan IDI. Jika ingin bikin program baru, saya kira komunikasi itu penting dibangun," tukasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya