Berita

Jaya Suprana

Bersatu Padu Bela Negara

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 12:23 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PER asing kerap memberitakan Indonesia secara tidak benar. Namun saya wajib mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh kantor berita CNN Indonesia terhadap kasus TNI melibatkan ormas-ormas termasuk FPI dalam pelatihan Bela Negara merupakan contoh pemberitaan tentang kebenaran secara benar.

Mungkin akibat para wartawan kantor berita CNN Indonesia adalah warga Indonesia maka mampu dan mau menyimak, mencerna dan menghayati makna duduk permasalahan yang terjadi di Indonesia secara lebih benar ketimbang kantor berita asing dengan para wartawan warga negara bukan Indonesia.

CNN Indonesia 9 Januari 2017 memberitakan bahwa kegiatan bela negara yang diadakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah di Lebak, Banten merupakan bukti kedekatan TNI dengan kelompok intoleran. Latihan yang melibatkan beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) itu dikhawatirkan mengancam demokrasi.  


Tokoh aktivis HAM dan Ketua Badan Pengurus Setara Institute , Hendardi memandang TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara. "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucapnya.

Hendardi tidak sendirian sebab berbagai pihak juga negatif menilai latihan Bela Negara mengikut-sertakan anggota FPI. Sebagai pengimbang, CNN Indonesia memberitakan bahwa Direktur Bela Negara pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Muhammad Faisal, menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti program bela negara.  

Faisal mengeluarkan pernyataan itu terkait pelatihan bela negara yang diberikan Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam. Undang-undang menyebutkan bela negara itu merupakan hak dan kewajiban. Hak dulu, baru kewajiban, bagi warga negara untuk membela negara,” kata Faisal.

Kemhan menyusun program bela negara sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program itu, kata Faisal, pemerintah ingin setiap WNI memiliki karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia. Pembentukan karakter berpegang pada lima nilai dasar dengan cinta tanah air sebagai nilai dasar pertama.  

Empat nilai dasar yang lain adalah kesadasaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkoban demi negara, serta kemampuan dasar mempertahankan kedaulatan. Sebenarnya nyaris setahun sebelumnya tepatnya pada tanggal 12 Februari 2016 CNN Indonesia juga telah memberitakan  bahwa   Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu Prabowo menegaskan bahwa kesadaran hak dan kewajiban dalam pembelaan negara perlu ditumbuhkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara.

Proses pembinaan ini, menurutnya, sebagai upaya membangun karakter bangsa. Jenderal TNI purnawirawan ini mengklaim banyak ormas yang meminta ikut program bela negara. "Sangat banyak yang minta. Saya diantar bola bukan menjemput bola. Saya harus berbesar hati. Begitu banyak yang ingin membela negara ini," kata Ryamizard.  

Menhan menambahkan, kader bela negara yang tersebar di beberapa kota juga akan merangkul sejumlah ormas yang dianggap radikal dan mengancam persatuan bangsa dan negara. "Kami harus mendekati mereka untuk menyadarkan. Para kader bela negara akan merangkul mereka demi memberikan pemahaman," demikian ujar Ryamizard.

Secara  tabayyun, akhirnya dapat (kalau mau) tersadari bahwa melibatkan ormas yang dianggap radikal dalam latihan Bela Negara justru merupakan upaya  pewujudan semangat kemajemukan agar segenap warga Indonesia tanpa pengkotak-kotakan SARA, paham dan aliran, dapat bersatupadu membela Tanah, Air dan Angkasa kita tercinta ini.[***]
 

Penulis pembelajar makna Bhinneka Tungga Ika

 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya